DOB Apau Kayan di Malinau Masuk Prioritas RPJPD Kalimantan Utara, Begini Penjelasan Bertius

TRIBUNKALTARA.COM, MALINAU - Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) RPJPD Malinau tahun 2025-2045 memunculkan sejumlah isu prioritas terhadap perubahan administratif, kependudukan sosial dan keadaan geopolitik dan sosial Kabupaten Malinau 20 tahun mendatang.

Satu diantara wacana prioritas RPJPD Malinau 2025-20245 adalah pembangunan di daerah perbatasan, mulai pembentukan Pos Lintas Batas Negara (PLBN), hingga potensi pemekaran daerah baru, Apau Kayan.

Skema otonomi Apau Kayan diperkirakan bisa saja terbentuk pada rentang waktu pelakasanaan RPJPD Malinau tahun 2025-2045.

Kepala Bappeda dan Litbang Kaltara, Bertius menyampaikan ada 5 usulan prioritas Provinsi Kalimantan Utara terkait dengan arah pembangunan di perbatasan.

Baca juga: Persiapan Capai 100 Persen, Presidium CDOB Apau Kayan Optimis Pemekaran Terealisasi Tepat Waktu

Yakni terbentuknya Gerbang internasional, akses, konektivitas wilayah, pelestarian TNKM dan Pembentukan Daerah Otonomi Baru Apau Kayan.

"Pemekaran DOB Apau Kayan prioritas rencana yang akan dimasukkqb dalam rancangan akhir arah pembangunan wilayah Provinsi Kalimantan Utara," ujarnya dalam RJPD Malinau, Rabu (8/5/2024).

Pembentukan Apau Kayan diperkirakan akan memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap perubahan Kabupaten Malinau.

Mulai dari perubahan peta administratif Malinau dari 15 menjadi 10 kecamatan hingga keadaan geopolitik dan sosial kemasyarakatan.

Termasuk pendapatan daerah, hingga aksesibilitas dan eksodus penduduk ke daerah baru harus menjadi materi pokok kajian.

Tokoh masyarakat, Padan Impung saat sesi interaktif menyampaikan perubahan ini diperkirakan akan sangat mempengaruhi arah pembangunan Malinau ke depan.

Sehingga, sama seperti di tingkat Provinsi, DOB Apau Kayan didorong menjadi isu prioritas dalam rentang waktu 20 tahun mendatang.

"Karena isu pemekaran DOB Apau Kayan ini sudah cukup sering disuarakan. Jadi dalam rentang waktu 2025-2029, otonomi Apau Kayan juga seyogianya masuk dalam prioritas pembangunan," katanya.

Dalam Kajian KLHS RPJMD, wacana yang sama juga disuarakan Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPBD) Malinau.

Pembentukan Apau Kayan sebagai daerah otonom diyakini dapat memangkas anggaran negara, mulai.dari pembangunan akses sampai penataan dan pengamanan perbatasan.

(*)

Penulis : Mohammad Supri