Dua Item Piutang Catatan BPK jadi PR Pemkot Tarakan Kaltara, Tersisa Rp 100 Miliar Harus Dilunasi

TRIBUNKALTARA.COM, TARAKAN - Hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Kaltara tahun 2023, ada dua item yang menjadi PR bagi Pemkot Tarakan bersama DPRD Tarakan untuk segera diselesaikan.

Dua item tersebut berkaitan dengan piutang Kota Tarakan dari tahun 2016 sampai tahun 2018.

Tercatat terkait dengan utang Kota Tarakan dari hasil laporan hingga 2023 masih tersisa Rp 100 miliar. Utang ini pun sudah terkonfirmasi dengan pihak ketiga yang bersangkutan.

Dalam hal ini hanya ada 60 hari waktu diberikan seperti dikatakan Yulius Dinandus, Wakil Ketua DPRD Kota Tarakan.

Baca juga: Lokasi Pembangunan SMAN 5 Tarakan di Karang Anyar Pantai, Pemkot Tarakan Hibah Lahan 1,4 Hektare

Yulius mengungkapkan bahwa dalam pengawasan secara teknis, banggar lebih berkonsentrasi pada dua hal, yakni utang Kota Tarakan dari 2016 hingga 2018 kemudian sinkronisasi antara hasil pemeriksaan BPK tahun 2023.

"Hasil dari pemeriksaan BPK ada dua item yakni penyelesaian dalam jangka 60 hari dan penyelesaian dalam 2 tahun. Dari hasil tinjauan kami ke pemerintah terkait penyelesaian dalam 60 hari sudah tuntas di OPD sementara yang sifatnya dua tahun sudah terkonfirmasi ke OPD bersangkutan," ungkap Yulius.

Ia melanjutkan, itu penekanan yang ada dalam laporan pertanggungjawab penggunaan anggaran tahun 2023 dan disetujui pihak DPRD Tarakan.

"Dan atas nama lembaga DPRD kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi terhadap pengelolaan perencanaan dan keuangan pemerintah kota tahun 2023 yang telah mendapat WTP dari BPK," kata Yulius.

Ia melanjutkan terkait sisa utang yang hingga saat ini belum terselesaikan, Ketua DPC Partai Hanura Kota Tarakan ini mengatakan, melihat jumlah APBD yang ada, jika fokus hanya melunasi utang maka pembangunan Kota Tarakan akan stagnan.

Ia mengapresiasi Pemerintah Kota Tarakan karena dari tahun ke tahun utang yang kurang lebih Rp400 miliat sudah hampir selesai dilunasi.

"Kita tahu sendiri pada 2019 kita dapat menganggarkan Rp 102 miliar. Jika kita menganggarkan untuk semua pembayaran utang maka dengan minimnya APBD maka kita akan stagnan. Tetapi kita apresiasi niat pemerintah yang sudah menyicil dengan baik," paparnya.

Ia melanjutkan, untuk tahun 2024 sudah dianggarkan di APBD murni sebesar Rp 50 miliar. Dari hasil evaluasi sudah terealisasi Rp 43 miliar.

"Jika hitungan kasar kami utang sudah tidak sampai Rp 100 miliar," tambahnya.

Dan ini juga sudah dibahas dalam rapat paripurna yang digelar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tarakan dengan agenda pengambilan keputusan tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran tahun 2023. Kegiatan ini dilaksanakan di ruang rapat paripurna DPRD Kota Tarakan, Selasa (2/7/2024) malam lalu.

Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD Tarakan Yulius Dinandus dan didampingi Ketua DPRD Tarakan Al Rhazali serta Wakil Ketua I DPRD Tarakan Muhammad Yunus.

Baca juga: Hari Raya Idul Adha, Pemkot Tarakan Sumbang 10 Ekor Sapi Kurban, Didistribusikan ke Masjid