Amanat Konstitusi, Hakim MK Tegaskan Pendidikan Dasar SD-SMP Gratis Harus Jadi Prioritas Pemerintah

TRIBUNKALTARA.COM - Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) M. Guntur Hamzah menegaskan bahawa pemerintah wajib menggratiskan pendidikan dasar, sesuai dengan konstitusi Indonesia yakni Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Menurut Guntur, pendidikan dasar SD-SMP harus menjadi prioritas pemerintah dengan anggaran pendidikan dalam APBN, tanpa membedakan status sekolah negeri dan swasta.

Hal itu disampaikan Guntur ketika bertanya kepada ahli dari Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan (PSPK) Nisa Felicia, dalam sidang lanjutan uji materi Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) di Mahkamah Konstitusi, Selasa (23/7/2024).

"Karena konstitusi kita sudah memberikan rambu-rambu bahwa pemerintah wajib membiayai untuk pendidikan dasar dan setiap warga negara wajib ya mengenyam pendidikan dasar," kata Guntur dalam sidang, dikutip dari akun YouTube MK, Selasa (23/7/2024).

Guntur mengingatkan, kewajiban negara menanggung semua biaya pendidikan dasar dari jenjang SD-SMP tertuang pada Pasal 31 Ayat 2 UUD 1945.

"Di situ jelas kali disebutkan setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya dari (alokasi minimal anggaran pendidikan dalam APBN) 20 persen tadi, minimal," kata Guntur.

Baca juga: Tahun 2023, Peserta Didik Sekolah Negeri dan Swasta di Malinau Dapat Perlengkapan Sekolah Gratis

Berdasarkan amanat konstitusi ini, menurutnya, pemerintah perlu menghitung ulang berapa kebutuhan penyelenggaraan SD-SMP gratis.

"Berapa anggarannya pendidikan dasar itu? berapa anggaran pendidikan dasar tanpa melihat atribut negeri/swasta," ucap dia.

Ia juga menyoal anggaran pendidikan tahun 2024 dari pemerintah pusat yang mencapai R0 665 triliun, sebagaimana dipaparkan Kepala Biro Perencanaan Kemdikbudristek, Vivi Andriani, yang dihadirkan sebagai saksi dalam uji materi ini.

Dari besarnya jumlah itu, anggaran yang ada untuk pendidikan dasar SD-SMP di Indonesia hanya Rp 239,1 triliun.

Vivi mengakui, masih butuh Rp 418,1 triliun lagi agar SD-SMP di Indonesia, baik negeri maupun swasta, dapat digratiskan.

Kembali Hakim MK ini menegaskan bahwa bagaimana pun situasinya, UUD 1945 telah mengamanatkan pemerintah membiayai pendidikan dasar.

"Konstitusi kita sudah bicara prioritas penggunaan anggaran itu. konstitusi kita sudah memberikan rambu-rambu bahwa pemerintah wajib membiayai untuk pendidikan dasar dan setiap warga negara wajib mengenyam pendidikan dasar," tegasnya.

Lebih lanjut, Guntur mengatakan, jika ada kelebihan dana, baru bisa digunakan untuk membiayai keperluan pendidikan lainnya.

"Kalau masih ada anggaran di situ, ya silakan untuk pendidikan-pendidikan menengah, tinggi, dan sebagainya itu. Sekolah kedinasan dan sebagainya," ungkapnya.