Penerapan Sistem Informasi Desa, Upaya Pemkab Bulungan Ciptakan Pemerintahan Desa Lebih Transparan 

TRIBUNKALTARA.COM – Penerapan layanan pemerintahan berbasis digital di semua desa yang ada di Kabupaten Bulungan yang merupakan salah satu program prioritas Kabupaten Bulungan yaitu desa pintar desa digital. 

Dengan penggunaan Sistem Informasi Desa (SID) di 74 desa yang ada di Bulungan sejauh ini mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik, pengelolaan keuangan desa, pengembangan potensi desa serta transparansi penyelenggaraan pemerintahan desa (Pemdes).

Bupati Bulungan Syarwani mengatakan, dengan perkembangan teknologi informasi saat ini, pelayanan pemerintahan berbasis digital menjadi keharusan agar memudahkan akses layanan hingga transparansi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan.

“Salah satu program prioritas Kabupaten Bulungan adalah desa pintar desa digital.

Salah satu implementasinya adalah penggunaan sistem informasi desa, untuk memastikan kemudahan layanan dan akses untuk masyarakat,” terang Bupati Bulungan Syarwani. 

Baca juga: Syarwani Masih Menanti B1KWK Maju di Pilkada Bulungan 2024, Komunikasi dengan 5 Parpol Pendukung

Menurutnya, dengan penerapan SID masyarakat mudah mendapat akses informasi terkait pelayanan publik, anggaran desa, program pembangunan desa, dan lain sebagainya. 

“Masyarakat tidak perlu datang ke kantor desa untuk memperoleh informasi tersebut.

Penggunaan anggaran desa dapat dipantau secara online, penggunaannya lebih transparan.

Hal ini akan mendorong terciptanya pemerintahan desa yang lebih akuntabel dan terpercaya,” kata Bupati Bulungan Syarwani. 

Selain itu, kata Bupati Bulungan Syarwani penggunaan SID selama ini terbukti mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan. 

“Dengan adanya sistem ini, pengelolaan keuangan desa dapat dilakukan dengan lebih teratur dan terkontrol, sehingga dapat meminimalisir terjadinya kesalahan dan penyelewengan dana desa,” kata Bupati Bulungan Syarwani.

Bahkan, dengan sistem ini proses administrasi dan pengarsipan dokumen terkait kegiatan pemerintahan desa dapat dilakukan lebih cepat dan mudah diakses masyarakat.

Termasuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

“Masyarakat dapat memberikan masukan dan saran terkait program dan kegiatan pembangunan desa.