SKK Migas-KKKS Kunjungi Dirjen Hubla,Otoritas Perhubungan Laut Dukung Kelancaran Industri Hulu Migas

TRIBUNKALTARA.COM, JAKARTA - Untuk memastikan kelancaran kegiatan hulu migas di wilayah Kalimantan dan Sulawesi (Kalsul), SKK Migas Perwakilan Kalsul bersama Kontraktor Kontrak Kerja Sama ( KKKS ) melakukan kunjungan kerja ke Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan RI.

Rombongan SKK Migas Kalsul dan KKKS diterima oleh Dirjen Hubla Capt Antoni Arif Priadi didampingi Direktur Lalu lintas dan Perhubungan Laut Hartanto.  

Kunjungan ini bertujuan untuk menyampaikan update kegiatan hulu migas serta  beberapa proyek hulu migas di wilayah perairan, khususnya yang berkategorikan Proyek Strategis Nasional ( PSN ) dan fast project yang berada di wilayah Kalsul.

Selain itu juga dibahas kaitannya dengan operasional hulu migas, TUKS & TERSUS sekaligus pelayanan melalui inaportnet.

Baca juga: PT Pertamina Hulu Indonesia dan SKK Migas Kalsul Gelar Beragam Kegiatan dengan Media di Kaltara

Kepala Perwakilan SKK Migas Kalsul, Azhari Idris menyampaikan bahwa di wilayah Kalimantan dan Sulawesi terdapat PSN ENI Indonesia di Blok North Ganal.

Nantinya akan melaksanakan penggelaran pipa sepanjang 100 Km dari floating production, storage and offloading (FPSO) di rencana lokasi North Hub Eni menuju rencana Onshore Receiving Facility (ORF) yang berada di Tanjung Santan, Kutai Kartanegara.

Tidak hanya itu perlunya koordinasi dan kesepakatan bersama antar pihak terhadap beberapa proyek migas yang tumpang tindih dengan industry lain di wilayah perairan.

Baca juga: SKK Migas Perwakilan Kalimantan dan Sulawesi ke Kaltara, Ingin Bahas soal Eksplorasi dan Pengeboran

Ditambahkan oleh Azhari, selain PSN tersebut, di wilayah Kalimantan Timur terdapat KKKS PT Pertamina Hulu Mahakam khususnya di Lapangan Tunu (Sumur Tunaka 1X) akan melakukan pengeboran dan pembangunan fasilitas produksi anjungan lepas pantai dalam rangka menjaga keberlanjutan produksi WK Mahakam.

 Kegiatan ini akan berlangsung dalam area yang saat ini juga beirisan dengan area konsesi ship to ship transfer di laut yang dioperasikan oleh pihak swasta lainnya yang juga mempunyai nilai ekonomi penting bagi bangsa ini.

Sementara, di Sulawesi Tengah juga terdapat proyek pengembangan lapangan South Senoro oleh JOB Pertamina Medco E&P Tomori Sulawesi yang ditargetkan onstream di Oktober 2025.

Proyek tersebut meliputi pagelaran pipa near shore 18" sepanjang 3,6 km yang saat ini sedang dalam proses penyelesaian aspek teknis dan formalitas yang berkaitan dengan kewenangan Otoritas Perhubungan Laut Daerah dan Pusat.

“Hal ini perlu diselaraskan agar kegiatan usaha hulu migas dengan kegiatan lainnya yang juga menggunakan ruang laut secara bersama sama dapat bekerja sama untuk kepentingan ekonomi dan energi nasional kita” tegas Azhari.

Baca juga: Fantastis, SKK Migas - KKKS akan Lakukan Survei Seismic 3D Senilai Rp 1,1 Triliun di Cekungan Kutai

Dukungan Otoritas Hubla atas kegiatan hulu migas di perairan Kalimantan dan Sulawesi sangat dibutuhkan karena menyangkut PSN yang perlu pengawalan bersama agar proyek tersebut dapat onstream tepat waktu serta mendukung kegiatan operasi yang dilaksanakan oleh KKKS dalam upaya peningkatan produksi dan lifting nasional.

Melalui kunjungan ini diharapkan dapat dimitigasi dan dikendalikan segala macam potensi kendala yang dapat menghambat kelancaran operasi hulu migas.

Di tengah meningkatnya permintaan dan transisi energi, Indonesia harus mampu menjawab tantangan untuk memperkuat ketahanan energi, tentunya perlu kolaborasi antar pihak sehingga terwujudnya kelancaran industry hulu migas dalam mendukung target produksi nasional.