Berita Nasional Terkini

Profil Yusril Ihza Mahendra Menko Kabinet Merah Putih, Klaim Tragedi 98 Bukan Pelanggaran HAM Berat

Klaim Peristiwa Kerusuhan Mei 1998 bukan pelanggaran HAM berat, inilah profil Menteri Hukum dan HAM Kabinet Merah Putih, Yusril Ihza Mahendra.

Penulis: Maharani Devitasari | Editor: Sumarsono
YouTube Sekretariat Presiden
Profil Yusril Ihza Mahendra, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Kemasyarakatan RI yang jadi sorotan publik usai klaim tragedi 1998 bukan pelanggaran HAM berat. 

TRIBUNKALTARA.COM - Yusril Ihza Mahendra baru saja dilantik sebagai Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Kemasyarakatan RI dalam Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan Jakarta, kemarin Senin (21/10/2024).

Baru menjabat sebagai Menteri Hukum dan HAM untuk pemerintahan Prabowo Subianto, Yusril Ihza membuat pernyataan yang membuat publik geram.

Hal tersebut bermula saat Yusril ditanya wartawan soal Peristiwa Kerusuhan Mei 1998 saat menghadiri acara pelantikan menteri.

"Enggak (pelanggaran HAM berat)," kata Yusril dikutip dari Kompas.com.

Yusril klaim tragedi 1998 bukan pelanggaran HAM berat
Menko Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Kemasyarakatan RI, Yusril Ihza Mahendra dalam wawancara dengan awak media mengatakan tragedi 1998 bukan pelanggaran HAM berat. (YouTube Kompas TV)

Yusril juga mengatakan bahwa tidak ada pelanggaran HAM berat yang terjadi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir.

“Selama beberapa tahun terakhir tidak terjadi kasus pelanggaran HAM yang berat," kata Yusril.

Sang menteri menjelaskan, kekerasan yang masuk dalam pelanggaran HAM berat, salah satunya adalah genosida.

Baca juga: Prabowo Lantik Raffi Ahmad, Gus Miftah, hingga Dudung Abdurachman, Bukan Menteri Kabinet Merah Putih

"Pelanggaran HAM berat itu kan genosida, ethnic cleansing, mungkin terjadi justru pada masa kolonial, pada waktu awal kemerdekaan," ujar Yusril.

Menteri pilihan Prabowo itu mengaku kondisi hak asasi manusia belakangan ini berbeda dengan saat dirinya menjadi Menteri Hukum dan Perundang-Undangan pada masa Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.

Pernyataan Yusril ini bertolak belakang dengan sikap pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo yang mengakui adanya 12 peristiwa pelanggaran HAM berat di masa lalu, salah satunya Peristiwa Kerusuhan Mei 1998.

Lantas, siapakah sosok Yusril Ihza Mahendra dan rekam jejaknya di pemerintahan? Intip profilnya berikut.

Profil Yusril Ihza Mahendra

Yusril Ihza Mahendra lahir pada 5 Februari di Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Sosoknya dikenal sebagai pakar hukum tata negara sekaligus politikus Partai Bulan Bintang (PBB).

Diketahui, ia meraih gelar sarjana filsafat dari Universitas Indonesia pada 1983.

Baca juga: Profil Immanuel Ebenezer, Pernah Caleg DPR Dapil Kaltara Kini Ditunjuk Prabowo Jadi Wakil Menaker

Prabowo Subianto dan Yusril Ihza Mahendra
Prabowo Subianto (kiri) dan Yusril Ihza Mahendra (kanan) berfoto bersama di Hambalang. (Instagram @yusrilihzamhd)

Kemudian, Yusril melanjutkan studi magister di bidang hukum serta ilmu Islam di kampus yang sama.

Yusril kemudian melanjutkan pendidikannya di Universitas Punjab, Pakistan dan Universitas Sains Malaysia, tempat ia mendapatkan gelar Master of Science (M.Sc.) dan Doctor of Philosophy (Ph.D.) dalam ilmu politik pada 1993.

Ia memulai karier akademisi dengan menjadi dosen Hukum Tata Negara, Teori Ilmu Hukum, dan Filsafat Hukum di Universitas Indonesia.

Punya banyak prestasi membuat dirinya diangkat sebagai Guru Besar Ilmu Hukum di almaternya.

Karier Politik

Yusril Ihza memulai karier politiknya ketika mendirikan Partai Bulan Bintang (PBB) pada era reformasi.

Partai ini menjadi kelanjutan dari Partai Masyumi yang dibubarkan pada masa pemerintahan Presiden Soekarno.

Tahun 1999 ada sidang MPR RI, Yusril Ihza Mahendra terpilih sebagai Presiden Indonesia setelah berhasil meraih 232 suara.

Baca juga: Yusril Hengkang dari Partai Bulang Bintang, Diisukan Jadi Jaksa Agung: Saya Ingin sebagai Negarawan

Meski begitu, ia akhirnya kalah dari Abdurrahman Wahid yang diusung koalisi Poros Tengah dan berhasil memenangkan pemilihan.

Sebelum terjun ke politik, Yusril dikenal luas sebagai penulis pidato Presiden Soeharto.

Selama lebuh kurang dua tahun, ia menulis 204 pidato untuk Presiden Soeharto, hingga sang Presiden mengundurkan diri pada 1998.

Usai reformasi, karier Yusril dalam pemerintahan terus berkembang.

Ia dipercaya menjadi Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia di era Presiden Abdurrahman Wahid pada 1999-2001.

Pada masa Presiden Megawati Soekarnoputri (2001-2007), Yusril dipercaya menjabat Menteri Hukum dan HAM.

Sementara itu, pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2007), ia terpilih menjadi Menteri Sekretaris Negara.

Tak hanya di pemerintahan, Yusril juga mendirikan firma hukum bersama adiknya, Yusron Ihza.

Ihza & Ihza Law Firm menjadi salah satu firma hukum yang diperhitungkan di Indonesia, terutama karena reputasi besar Yusril di bidang hukum tata negara.

Baca juga: Bocoran Arah Dukungan PBB di Pilpres 2024, Prof Yusril: Prabowo Lebih Punya Chemistry dengan Jokowi

Kariernya tak terbatas di dalam negeri saja, ia beberapa kali dipercaya untuk mewakili pemerintah Indonesia dalam forum internasional, seperti ASEAN, Organisasi Konferensi Islam (OKI), APEC, dan Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Yusril juga dikenal sebagai pengacara beberapa tokoh penting, termasuk oko Widodo, Ma’ruf Amin, Prabowo Subianto, dan Gibran Rakabuming Raka.

Selain itu, pada tahun 2015-2020, Yusril Ihza Mahendra pernah menjabat sebagai Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB).

(*)

Baca berita Tribun Kaltara terkini di Google News

Sumber: Kompas.com
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved