Anggota DPRD Nunukan Usulkan Pansus Tuntaskan Tuntutan Karyawan ke PT SIL/SIP: Mirip Kamp Nazi 

TRIBUNKALTARA.COM, NUNUKAN - Anggota DPRD Nunukan, Kalimantan Utara (Kaltara) mengusulkan pembentukan panitia khusus (Pansus) untuk menuntaskan tuntutan karyawan ke perusahaan PT SIL/SIP di Sebakis, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan.

Usulan pembentukan Pansus tersebut disampaikan oleh Anggota DPRD Nunukan, Andre Pratama dalam Rapat Dengar Pendapat ( RDP) bersama Pengurus Komisariat F Hukatan KSBSI PT SIL/SIP Sebakis, Senin (09/12/2024).

"PT SIL/SIP ini seperti tidak menghargai DPRD Nunukan. Dipanggil untuk RDP tidak datang. Saya minta buatkan Pansus. Kita tuntaskan persoalan ini," kata Andre Pratama dalam RDP yang dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Nunukan, Arpiah.

Diberitakan sebelumnya, seorang guru SD Pelita I Sebuku yang merupakan sekolah milik perusahaan sawit PT SIL/SIP di Sebakis, mengadu ke DPRD Nunukan, lantaran di-PHK ( Pemutusan Hubungan Kerja ) sepihak oleh perusahaan.

Baca juga: Pansus DPRD Malinau Singgung Kelemahan Pengawasan Internal, 11 OPD Disebut dalam Rekomendasi Dewan

PHK sepihak diduga dilakukan oleh PT SIL/SIP kepada seorang guru SD Pelita I Sebuku  atas nama Maksimus Bana buntut memimpin aksi mogok kerja yang dilakukan pada 21 Oktober 2024.

Selain sebagai guru di SD Pelita I Sebuku, Maksimus Bana diketahui merupakan 
Ketua Pengurus Komisariat F Hukatan KSBSI PT SIL/SIP Sebakis.

"Saya yakin tindakan PHK PT SIL/SIP secara sepihak kepada Maksimus Bana, punya kaitan yang erat dengan aksi mogok kerja yang dilakukan serikat buruh. Ketua serikatnya di-PHK biar tidak ada lagi tuntutan-tuntutan dari serikat buruh ke perusahaan," ucapnya.

Selain itu, Andre mengaku mendapatkan informasi dari Bagian Ekonomi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan bahwa PT SIL/ SIP Sebakis tidak pernah melaporkan dana Corporate Social Responsibility (CSR) kepada Pemkab Nunukan.

"Bahkan informasi dari karyawan, plasma PT SIL/SIP juga belum ada. Apa sangkut pautnya kepala desa mengancam-ancam karyawan dengan meminta perusahaan PHK karyawan. Mediasi awal yang dihadiri oleh mediator dari Disnakertrans Nunukan dan pihak kepolisian, perusahaan menyetujui lima poin tuntutan serikat buruh. Tiba-tiba PHK karyawan sepihak," ujar Andre Pratama kepada TribunKaltara.com, seusai RDP.

Tempat Tinggal Karyawan Mirip Kamp Nazi

Tak hanya itu Andre secara blak-blakan menyebut tempat tinggal karyawan PT SIL/SIP mirip Kamp Nazi di Jerman (tempat tahanan politik dan lawan rezim).

"Saya tidak pernah ke sana. Tapi cerita dari para karyawan di PT SIL/SIP mereka tinggal di kamp. Satu kamp itu dihuni lebih dari tiga kepala keluarga. Di dalam kamp itu dibuat semacam sekatan kamar dengan luas hanya 2×3 meter persegi. Makanya saya bilang di sana mirip Kamp Nazi," tuturnya.

Pelanggaran HAM

Hal serupa dikatakan oleh Wakil Ketua Komisi I DPRD Nunukan, Saddam Husen bahwa persoalan PHK sepihak karyawan PT SIL/SIP harus segera diselesaikan. Termasuk juga lima tuntutan lainnya yang mendasari dilakukannya mogok kerja.

"Pokok persoalannya yaitu lima tuntutan saat aksi mogok kerja. Lalu muncul kasus PHK ketua serikat buruhnya. Saya lihat ada pelanggaran HAM yang dilakukan PT SIL/SIP. Upaya mediasi sudah diupayakan Disnakertrans Nunukan tapi sikap perusahaan minim. Bahkan Disnakertans sudah ke Jakarta mencoba komunikasi dengan management PT SIL/SIP tapi tidak selesai juga," ungkap Saddam Husen.