Pengawasan Harga dan Program Stimulan Tepat Sasaran Dapat Minimalisir Kemiskinan di Malinau Kaltara

TRIBUNKALTARA.COM, MALINAU - Pengawasan ketersediaan barang pokok dan stabilitas harga serta program stimulan tepat sasaran dinilai dapat meminimalisir angka kemiskinan di Malinau, Kalimantan Utara ( Kaltara ).

Berdasarkan Data BPS Malinau, pada tahun 2024 angka kemiskinan di Malinau naik 0,40 persen dari tahun 2023 sehingga jumlah penduduk miskin bertambah menjadi 6.450 jiwa.

Stabilitas harga, ketersediaan stok barang pokok dan cepat tanggap darurat  penanganan kebencanaan diantara faktor yang perlu mendapat perhatian.

Akademisi sekaligus Direktur Politeknik Malinau, Henry Tetiawadi mengatakan beberapa kebijakan yang telah dibuat pemerintah dinilai sudah tepat.

Baca juga: Naik 6,94 Persen, Ada 6.450 Penduduk Miskin di Malinau, Inflasi Pengaruhi Peningkatan Kemiskinan

Sejumlah program stimulan, diantaranya SOA atau Subsidi Ongkos Angkut orang dan barang mampu menekan angka kemiskinan.

"Jika kita lihat, angkanya naik hanya kenaikan sedikit 0,40 persen. Mungkin ketika tidak ditangani dengan baik angkanya lebih tinggi. Ada beberapa program berjalan yang cukup baik dampaknya, Program Pasar Murah, Program stimulan, SOA, termasuk subsidi angkutan, ini memicu daya beli yang seimbang," ungkapnya, Senin (16/12/2024).

Selain itu, pemerintah juga disarankan menjaga pasokan barang tetap terjaga di pasaran. Terutama pada waktu-waktu tertentu, seperti hari besar keagamaan, atau kegiatan besar tahunan seperti Irau.

Dari tahun ke tahun, pola pergerakan harga umumnya bisa dideteksi dini dengan membandingkan angka kebutuhan dan fenomena harga setiap tahun.

Faktor yang tak kalah penting adalah tanggap darurat kebencanaan. Survei Susenas BPS yang dilaksanakan pada Maret 2024 mengidentifikasi bencana alam juga berpengaruh terhadap kemiskinan.

"Banjir September lalu. Banyak warga yang menurun daya beli karena kehilangan sumber pendapatan. Gagal panen karena banjir. Untungnya kan saat itu dikeluarkan tanggal darurat kebencanaan selama 7 hari. Bencana adalah faktor yang tidak bisa kita hindari, tapi penanganan pasca banjir itu sangat berpengaruh," kata Henri.

Kepala BPS Malinau, Yanuar Dwi Christyawan juga telah menyampaikan masukan yang sama. Sebab angka kemiskinan diukur dari pengeluaran per kapita, daerah perlu menjaga daya beli masyarakat tetap stabil.

Baca juga: Data BPS Angka Kemiskinan di Malinau Naik 0,40 Persen di Tahun 2024, Bertambah Jadi 500 Orang

Rantai pasokan pelu dijaga agar tak terjadi kenaikan signifikan. Harga yang cenderung berubah-ubah di pasaran mengakibatkan daya beli masyarakat menurin.

"Angka kemiskinan ini diukur berdasarkan pengeluaran. Inflasi, kenaikn harga barang yang perlu dijaga. Kenaikan harga wajar hanya, dihaga agar naim atau turunnya tidak signifikam sehingga daya beli masyarakat terjaga," katanya.

(*)

Penulis: Mohammad Supri