Tolak Kenaikan PPN 12 Persen, BEM se Indonesia Ancam Demo Serentak, Pengusaha pun Ketar-ketir

TRIBUNKALTARA.COM, JAKARTA – Menolak rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai ( PPN ) 12 persen, aliansi BEM SI ancam melakukan aksi demo serentak se Indonesia pada 1 Januari 2025.

Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia ( BEM SI ) menyatakan sikap menolak kebijakan pemerintah Prabowo-Gibran menaikkan PPN 12 persen yang akan mulai berlaku 1 Januari 2025 nanti.

Koordinator Pusat BEM SI Satria Naufal meminta Presiden Prabowo membatalkan keputusan menaikkan PPN hingga 12 persen tersebut.

Ia mendesak Presiden Prabowo agar sesuai dengan ucapannya yang ingin menyejahterakan rakyat.

"Jelas kami meminta untuk dikaji ulang hingga batal. Pidato Presiden Prabowo harus linear dengan kebijakannya dengan bicara kesejahteraan rakyat," kata Satria, Sabtu (21/12).

Para aktivis mahasiswa itu, katanya, akan menggelar aksi demo penolakan yang masif jika desakan penolakan ini tidak didengar pemerint.

"Jika PPN 12 persen tidak dibatalkan dan turun, maka kami turun ( aksi demo ) serentak di seluruh Indonesia," kata Satria.

Baca juga: Kenaikan PPN 12 Persen, GAPKI Kaltara Nilai akan Berdampak Mengurangi Aktivitas Ekonomi Kecil 

Satria menjelaskan sikap para mahasiswa, terutama BEM SI menolak keputusan pemerintahan Prabowo-Gibran menaikkan PPN hingga 12 persen karena tak sesuai keadaan ekonomi masyarakat saat ini.

Ia menyinggung tingkat pendapatan masyarakat yang masih rendah dan tingkat pengangguran yang masih tinggi.

"Pertimbangannya sudah jelas, pada proses kebijakan PPN naik hingga 12 persen ini tidak diimbangi dengan pendapatan masyarakat, lapangan pekerjaan yang luas," ujar dia.

"Ini akan menurunkan daya beli masyarakat," sambung Satria.

Sebelumnya, rencana kenaikan PPN 12 persen ini mendapat penolakan dari masyarakat luas.

Bahkan pada Kamis (19/12) petang lalu sejumlah kelompok elemen masyarakat gabungan -- massa K-popers hingga gamers -- melakukan aksi di depan Istana Presiden, Jakarta Pusat.

Mereka menyampaikan surat keberatan kenaikan PPN 12 persen itu ke Sekretariat Negara.

Selain itu ada juga petisi berjudul "Pemerintah, Segera Batalkan Kenaikan PPN!" Yang sudah tayang di situs change.org sejak 19 November 2024 itu sudah diteken lebih dari 113 ribu tanda tangan.