4 Fakta Mendikti Saintek Satryo Brodjonegoro Didemo Pegawai, ASN Dipecat Sepihak Kini Berujung Damai

TRIBUNKALTARA.COM - Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi atau Mendikti Saintek, Satryo Soemantri Brodjonegoro menjadi sorotan publik setelah aksi unjuk rasa ASN Kemendikti Saintek pada Senin (20/1/2025).

Puluhan pegawai tersebut berkumpul di depan kantor Kemendikti Saintek di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta memprotes tindakan sewenang-wenang menteri dan istrinya, Silvia Ratnawati Brodjonegoro.

Mereka membawa dua spanduk besar, satu yang berkelir hitam bertuliskan "Institusi Negara bukan perusahaan pribadi Satryo dan istri".

Sementara spanduk lain berlatah putih bertuliskan "Kami dibayar oleh negara, bekerja untuk negara bukan babu keluarga".

Pangkal masalah ini adalah Mantan Dirjen Dikti itu diduga bertindak arogan dan sewenang-wenang. Ia dituduh memecat pegawainya melalui pesan WhatsApp hanya karena persoalan sepele.

Akibat dari kejadian tersebut, Menteri Satryo didemo anak buahnya. Mereka meminta Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi kinerja Mendikti Saintek.

Baca juga: Kemarahan Pegawai Kemendiktisaintek Memuncak, Protes Pemecatan Oleh Menteri Satryo, Bantah Menampar

Berikut ini sederet fakta soal Menteri Satryo Soemantri Brodjonegoro yang didemo pegawainya:

1. Pemecatan sepihak ASN

Aksi unjuk rasa dipicu oleh pemecatan Neni Herlina, seorang ASN yang bertugas menangani urusan rumah tangga Kemendikti Saintek.

Menurut Ketua Paguyuban Pegawai Kemendikti Saintek, Suwitno, Neni diberhentikan secara sepihak tanpa prosedur disiplin yang jelas. 

"Kalau pegawai melakukan kesalahan, itu kan bisa ditindaklanjuti dengan penjatuhan hukuman disiplin.Tapi harus jelas prosedurnya, ini tidak dilakukan sama sekali. Bahkan diusir dan diberhentikan katanya, bahkan diminta angkat kaki," ujar Suwitno.

Neni Herlina, Penanggung jawab Rumah Tangga Kemendikti Saintek mengungkapkan dirinya dipecat Satryo secara mendadak tanpa surat pemberitahuan resmi.

“Pak Menteri langsung kirim pesan ‘Saya pecat kamu’ tanpa ada pemberitahuan sebelumnya,” ujar Neni.

Dia menilai tindakan ini tidak memiliki dasar hukum kuat dan melanggar etika profesional. Pemecatan tersebut diduga terkait masalah pemasangan jaringan Wi-Fi di rumah dinas yang dianggap tidak selesai tepat waktu.

Selain itu, pemecatan tersebut, kata Neni diduga akibat persoalan pergantian meja kerja di ruangan Satryo Soemantri Brodjonegoro.