Sempat Sebabkan Kebakaran, Pemkab Tana Tidung Kaltara Tegaskan Pom Mini di KTT akan Ditiadakan 

TRIBUNKALTARA.COM, TANA TIDUNG - Adanya POM Mini tentu memberi kemudahan bagi masyarakat yang ingin membeli BBM untuk kendaraan namun terkendala SPBU yang letaknya cukup jauh.

Namun tentu kehadiran POM Mini ini juga menimbulkan pro kontra di kalangan masyarakat, ditambah lagi dengan adanya kebakaran di Kabupaten Tana Tidung yang disebabkan korsleting listrik dari pompa POM Mini.

Sebelumnya juga saat ditemui awak media, Bupati Tana Tidung, Ibrahim Ali menyampaikan telah menginstruksikan jajarannya untuk membahas terkait perizinan penjual BBM dengan POM Mini.

Terkait dengan adanya perintah tersebut Disperindagkop UMKM bersama seluruh OPD dan stakeholder terkait telah melakukan rapat untuk membahas perizinan penjualan BBM menggunakan POM Mini di Tana Tidung.

Baca juga: Dua Bulan 3 Kali Kebakaran di Tana Tidung, Ali Sadikin Akui Tidak Ada Pos Sektor Tiap Kecamatan  

Hal ini disampaikan Fasilitator Perdagangan Disperindagkop UMKM Ripa'i kepada TribunKaltara.com saat ditemui di kantornya Jl Perintis, Tideng Pale, Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung, Provinsi Kalimantan Utara ( Kaltara ).

"Dari hasil rapat kami dengan seluruh OPD terkait termasuk dengan Pak Sekda dan asisten, bila bisa di izinkan POM Mini kita terbitkan izinnya tapi kalau tidak bisa diizinkan maka akan kita tertibkan artinya tidak diperbolehkan," ujar Ripa'i, Selasa (4/2/2025).

Disperindagkop UMKM Tana Tidung sebagai pengampu pelaku usaha di Tana Tidung tegas menolak adanya POM Mini beredar luas di permukiman warga.

"Di rapat itu salah satu yang kami bahas terkait POM Mini ini mau dikemanakan kami juga tegas dari Disperindagkop sebagai OPD teknis menyatakan bahwa POM Mini itu tidak diperkenankan Itu ilegal dan tidak ada aturan yang mengatur itu," tegasnya.

Saat ini Disperindagkop juga telah membuat surat edaran larangan penjualan BBM menggunakan POM Mini di Tana Tidung.

Sehingga nantinya selain SPBU, hanya pedagang BBM botolan yang diperbolehkan beredar di lingkungan masyarakat.

"Ini sudah proses tanda tangan kami buat surat edaran terkait POM Mini ini mungkin nanti  sudah tidak ada lagi jadi yang bisa kami akomodir ini tinggal pengecer bensin botolan aja," ungkapnya.

Meskipun begitu ia mengatakan seharusnya pengecer BBM botolan tidak diperkenankan juga untuk dijual, namun mengingat keterbatasan SPBU yang ada di Kabupaten Tana Tidung sehingga penjual BBM botolan masih diperbolehkan.

"Seharusnya penyedia BBM itu titik terakhirnya di SPBU jadi tidak ada lagi yang namanya botol dan POM Mini itu, apalagi POM Mini itu sudah jelas ilegal dari ukurannya saja sudah tidak tepat dan keamanannya kurang," sambungnya.

Diperbolehkan penjual BBM botolan tetap berjualan agar kebutuhan masyarakat tetap teratasi terutama saat malam hari ketika SPBU sudah tutup.

"Kemaren terkait botolan itu agak pro dan kontra juga karena kalau botolan ini juga dihilangkan masyarakat yang kasihan, sebenarnya kuota BBM ini lumayan banyak tapi kalau kita tugaskan di SPBU yang kita khawatirkan itu saat malam misalnya ada masyarakat yang mencari hanya seliter atau dua liter," jelasnya.