Prabowo Lempar Sinyal Reshuffle Kabinet, Petinggi Gerindra: Ada Menteri yang Kurang Seirama

"Nah, apakah itu yang dimaksud, nanti kita akan lihat seperti apa," imbuh Dasco.

Dasco menambahkan, para menteri harus melakukan evaluasi di internalnya masing-masing.

"Saya pikir kan Pak Prabowo itu kan orangnya terbuka. Kalau dia sudah bicara terbuka, artinya itu adalah warning kepada pembantu-pembantunya, yaitu menteri untuk kemudian melakukan evaluasi secara internal di kementerian masing-masing," ujar Dasco di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025).

Dasco berujar, pada prinsipnya, Prabowo yang paling mengerti mengenai kinerja para menterinya.

Dia menuturkan, para menteri harus bisa mengimbangi kerja Prabowo dan membantu menunaikan janji kampanye Presiden.

"Dan tentunya dalam evaluasi 100 hari Presiden, tentunya yang kemudian merasakan apakah pembantu-pembantu Presiden sudah maksimal atau tidak maksimal dalam menjalankan tugas-tugasnya," jelasnya.

"Oleh karena itu, Presiden yang mempunyai hak prerogatif kita serahkan kepada Presiden untuk kemudian setelah 100 hari ini apakah kemudian melakukan evaluasi atau kemudian membuat langkah-langkah perbaikan di internal," sambung Dasco.

Sementara itu, Dasco mengingatkan bahwa semua anggota kabinet membuat dan menandatangani pakta integritas sebelum ditunjuk sebagai menteri atau wakil menteri.

Baca juga: Respons Pejabat usai Didesak Naik Transportasi Umum, Menteri Bahlil: Saya Tidak Perlu Diajari

"Di dalam pakta integritas itu tercantum beberapa pasal yang tentunya menjadi bahan evaluasi apakah fakta integritas itu kemudian dipenuhi atau tidak dipenuhi," imbuhnya.

Selain Dasco, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menyatakan, Prabowo sebagai kepala pemerintahan, memiliki pandangan dan berhak menentukan langkah yang dianggap perlu untuk menjaga efektivitas pemerintahan.

"Kami sepenuhnya percaya, Partai Gerindra mendukung semua pandangan dan pemikiran, termasuk keputusan yang akan dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia untuk mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu bagi efektivitas pemerintahan ini," kata Muzani, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025).

Terlebih, kata Muzani, Prabowo memiliki wewenang sepenuhnya untuk menentukan parameter dan penilaian dari para pembantunya di Kabinet Merah Putih.

Muzani mengatakan, reshuffle adalah hak sepenuhnya alias hak prerogatif yang tidak bisa diintervensi.

Namun, Muzani mengaku belum tahu kapan reshuffle bakal dilakukan. "Beliaulah yang memiliki kewenangan sepenuhnya untuk melakukan parameter dan penilaian-penilaian itu. Tapi, kapan, kami terus terang belum tahu. Siapa, apalagi," ujar dia.

Baca juga: Sosok Bahlil Lahadalia, Langsung Mendaftar Calon Ketua Partai Golkar Usai Reshuffle Kabinet Jokowi

Mensesneg Sebut Belum ada Reshuffle Kabinet