DPRD Nunukan Sebut SIstem Pendidikan Belum Sentuh Masalah: Anak Butuh Guru Berkualitas dan Beasiswa

TRIBUNKALTARA.COM, NUNUKAN - Pada momen peringatan Hari Pendidikan Nasional ( Hardiknas ) 2025, seorang Anggota DPRD Nunukan, Kalimantan Utara ( Kaltara ), Gad Khaleb melontarkan kritik tajam terhadap sistem pendidikan nasional. 

Ia menilai kebijakan pendidikan saat ini belum menyentuh akar persoalan, yakni ketidakadilan struktural yang membuat anak-anak di daerah perdesaan sulit mengakses pendidikan berkualitas, termasuk jenjang perguruan tinggi.

Menurut legislator dari daerah perbatasan RI-Malaysia itu, persoalan utama dunia pendidikan saat ini bukan terletak pada fisik bangunan sekolah, tetapi pada kesenjangan akses terhadap media pembelajaran yang memadai. 

"Guru, buku, alat praktikum, semua serba terbatas di daerah perdesaan. Padahal ini fondasi dasar pendidikan," kata Gad Khaleb kepada TribunKaltara.com, Jumat (02/05/2025), sore.

Baca juga: Momen Peringatan Hardiknas, Ketua PGRI Nunukan Kaltara Harap Pemerintah Tingkatkan Kualitas Guru

Politisi Demokrat itu menyoroti bahwa anak-anak di pedesaan kehilangan haknya untuk belajar secara adil karena kekurangan guru yang kompeten dan fasilitas yang mendukung.

"Bukan cuma jumlah guru yang kurang, tapi juga kualitasnya. Banyak guru di pelosok tak bisa memperbarui ilmunya karena keterbatasan akses informasi dan komunikasi," ucap Gad Khaleb.

Masalah semakin dalam saat berbicara soal pendidikan tinggi.

Gad menuturkan bahwa biaya kuliah yang tinggi menjadi penghalang besar bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu. 

"Saat ini hanya anak orang kaya yang bisa kuliah. Sementara anak-anak miskin, walaupun pintar, tak punya jalan. Nomenklatur beasiswa berprestasi dan kurang mampu digabung jadi satu dengan syarat IPK 3,00 sekian. Apakah anak orang tidak mampu bisa penuhi itu? Inilah bentuk ketidakadilan struktural dan sistematis," ujarnya.

Ia menilai kebijakan pendidikan nasional selama ini cenderung populis dan hanya menyentuh permukaan.

Salah satunya adalah program makan bergizi gratis (MBG) yang digulirkan pemerintah. 

"Makan bergizi gratis itu baik, tapi bukan jawaban atas masalah pendidikan kita. Anak-anak miskin itu sudah terbiasa makan seadanya, yang mereka butuhkan adalah kesempatan kuliah gratis. Anak kami butuh guru berkualitas dan beasiswa," tutur Gad.

Legislator itu juga menyinggung Program Indonesia Mengajar yang dinilainya sangat bermanfaat bagi daerah seperti Nunukan. 

Baca juga: Di Tengah Guyuran Hujan, Gubernur Kaltara Zainal Paliwang Tetap Semangat Pimpin Upacara Hardiknas  

"Dulu ada Program Indonesia Mengajar yang mengirim lulusan perguruan tinggi ke pelosok. Sekarang tidak ada lagi. Padahal, sampai hari ini, masih banyak daerah di Nunukan yang kekurangan guru karena enggan ditempatkan di pelosok," ungkap Gad.

Selain itu ia juga mengaku prihatin atas minimnya wewenang DPRD Nunukan dalam menentukan arah kebijakan pendidikan di daerah. 

"Kami di DPRD sering sampaikan ini ke Dinas Pendidikan, tapi semua tergantung pada kepala daerah. Kalau bukan selera kepala daerah, ya tidak akan jalan," imbuh Gad. 

Penulis: Febrianus Felis