Tanggapi Penolakan GRIB Masuk ke Tarakan, Kesbangpol Beber Syarat Formal Ormas Bisa Terdata Resmi

TRIBUNKALTARA.COM, TARAKAN –Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Tarakan belum menerima adanya laporan rencana Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) masuk dan berdiri di Kota Tarakan.

Sebelumnya juga, dari organisasi masyarakat (ormas)  lokal melakukan  penolakan  terhadap GRIB.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Tarakan, Muhammad Haris,  hingga saat ini pihaknya belum menerima laporan atau permohonan resmi dari kelompok tersebut.

“Kalau memang ada, mestinya mereka melapor ke sini. Tapi sampai sekarang belum ada laporan, baik dari Tarakan maupun wilayah lain di Kaltara," beber Muhammad Haris.

Baca juga: Kapolresta Bulungan Tegaskan Bakal Sikat Premanisme Berkedok Ormas

Lebih lanjut ia menjelaskan sesuai aturan, setiap organisasi kemasyarakatan yang ingin beraktivitas secara sah harus memenuhi syarat formal.

"Di antaranya memiliki SK dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) atau Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari Kementerian Dalam Negeri, dan wajib melapor ke Kesbangpol setempat," ungkap Haris.

Dan dalam hal ini, Kesbangpol memiliki tugas melakukan  pendataan.

Jika mereka (ormas)  punya legalitas yang jelas dan melapor, maka Kesbangpol  akan catat. 

"Tapi kalau belum ada SK atau SKT, maka secara formal mereka belum diakui,” tegasnya.

Ia juga menanggapi  kabar yang beredar di media dan media sosial terkait GRIB dan tokoh-tokohnya.

Termasuk kemunculan foto bersama Hercules, Haris mengimbau masyarakat untuk tidak mudah terpancing.

Haris menegaskan bahwa saat ini kondisi keamanan dan ketentraman di Tarakan relatif terjaga.

Ini juga berkat pengawasan rutin terhadap aktivitas ormas yang melibatkan pihak-pihak terkait.

“Ke depan diperlukan juga pendekatan budaya dengan intensitas dialog. Ini  agar tercipta pemahaman bersama mengenai pentingnya menjaga Indonesia yang aman, damai juga tenteram. Dengan begitu, masyarakat dapat hidup tenang dan mencari nafkah dengan nyaman,” tukasnya.

Sebelumnya pada Sabtu (17/5/2025) siang kemarin, ribuan massa diperkirakan memadati persimpangan 4 Grand Tarakan Mall Kota Tarakan.

Ribuan massa ini berasal dari gabungan aliansi adat dan ormas lokal di Tarakan.

Ribuan massa memadati depan GTM dalam rangka menolak Gerakan Rakyat Indonesia Baru (GRIB) Jaya masuk ke Kaltara. 

Penolakan ormas GRIB Jaya secara terang-terangan disampaikan ribuan massa dari aliansi masyarakat adat dan gabungan ormas lokal di Tarakan Provinsi Kaltara.

Adapun massa aksi damai ini memulai konvoi kendaraan dari Balai Adat kemudian menuju persimpangan empat Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Mulawarman, Jalan Gajah Mada dan Jalan Yos Sudarso.

Di kesempatan itu, mereka juga menyampaikan orasi sebagai bentuk penolakan Ormas GRIB Jaya.

Dikatakan Koordinator Aksi, Ricky Febriansyah menyampaikan alasan penolaalkan GRIB Jaya di Bumi Paguntaka karena dinilai anarkis dan kerap menonjollan premanisme.

Kemudian menurut pihaknya, keberadaan Aliansi Masyarakat Adat dan Ormas Lokal saat ini sudah cukup membuat Kaltara kondusif.

Kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan petisi penolakan GRIB Jaya.

Lebih lanjut diterangkan Ricky, kegiatan berlangsung aman damai dan kondusif.

Baca juga: Bentuk Satgas Berantas Premanisme dan Ormas, Kapolres Tarakan Imbau Korban Melapor

"Perhatian kami untuk pemerintah, khususnya Kesbangpol, dalam melegalitaskan organisasi baru tolong lebih jeli dan teliti dan haruslah mempertimbangkan aspek tatanan dan budaya. Jangan sampai kondusivitas dan kamtibmas Tarakan terganggu gara-gara organisasi baru," tegas Ricky. 

Adapun yang turut dalam aksi damai yakni Yayasan Lembaga Budaya Dayak Tidung Bersatu (DPP YLBDTB).

Kemudian ormas lokal yang mengikuti kegitan aksi damai di antaranya Yayasan Lembaga Budaya Dayak Tidung Bersatu, Tameng Adat Borneo, IPBB, Gepak Kuning, PM SART (Serdaduq), LPADKT, Perpedayak, Bapasak, GALAK, dan Jubah Hitam Gepak. 

(*)

Penulis: Andi Pausiah