Wamen Christina Aryani Sambangi Nunukan, Bekali PMI Kelola Uang, Tekankan Solusi Atasi Jalur Ilegal

TRIBUNKALTARA.COM, NUNUKAN - Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI), Christina Aryani, melakukan kunjungan kerja ke Nunukan, Kalimantan Utara (Kaltara), Selasa (03/06/2025). 

Kegiatan kunjungan kerja pertama kali ke Nunukan dalam rangka menghadiri kegiatan Sosialisasi dan Edukasi Keuangan serta Pelatihan Konten Kreator yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia, bagi calon PMI, purna PMI, dan keluarga.

Christina Aryani menyampaikan pentingnya pembekalan literasi keuangan bagi para calon PMI, purna PMI, dan keluarganya.

Menurut Christina Aryani, banyak kisah PMI yang berhasil secara ekonomi, namun tidak mampu memanfaatkan penghasilannya secara optimal.

Baca juga: Anggota DPD RI dan Disnakertrans Kaltara Bahas Maraknya PMI Masuk Malaysia Jalur Ilegal

"Merantau ke negeri orang dalam rangka mencari kehidupan lebih baik, tapi sering kali uang yang didapat tidak dimanfaatkan secara konstruktif. Melalui pelatihan ini, kami harap mereka bisa pulang dengan pemahaman untuk membuka usaha atau berinvestasi," kata Christina Aryani kepada TribunKaltara.com.

Tak hanya soal pengelolaan keuangan, Christina Aryani juga menyoroti maraknya calon PMI yang berangkat secara nonprosedural melalui jalur ilegal di Pulau Sebatik. 

Di Nunukan disebutnya sebagai salah satu titik rawan karena menjadi gerbang utama ke negeri jiran, Malaysia.

"Banyak dari mereka termakan bujuk rayu calo dan akhirnya ditangkap, dideportasi. Ini tidak bisa terus dibiarkan," ucapnya.

Christina menegaskan perlunya kolaborasi lintas sektor, termasuk optimalisasi Balai Latihan Kerja (BLK) di daerah untuk meningkatkan Kompetensi calon PMI, serta penguatan peran desa dalam pendataan dan edukasi warga agar tidak berangkat secara ilegal.

"Pemerintah pusat tidak bisa bekerja sendiri. Sosialisasi pentingnya menjadi PMI prosedural harus digalakkan sampai tingkat desa. Pemerintah desa adalah filter pertama karena mereka yang paling tahu warganya," ujarnya.

Kementerian Perlindungan PMI, lanjut Christina Aryani, telah memiliki sejumlah kerja sama (MoU) dengan berbagai pemerintah daerah, termasuk Pemerintah Kabupaten Nunukan. 

Christina Aryani memastikan evaluasi akan dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kesepakatan itu dijalankan di lapangan.

"Bicara perbatasan, apalagi laut, tidak mungkin kita pagar seluruhnya. Jadi solusinya bukan hanya fisik, tapi edukasi yang menyentuh kesadaran individu," ungkapnya.

(*)

Penulis: Febrianus Felis