Minta Transparansi Anggaran, DPRD Bulungan Kaltara Hearing dengan Disdikbud, Berikut Catatan Dewan

TRIBUNKALTARA.COM, TANJUNG SELOR - Seperti telah diagendakan sebelumnya, Komisi I DPRD Bulungan menggelar hearing atau rapat dengar pendapat dengan menghadirkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Bulungan dan jajarannya, pada Selasa (15/07/2025) siang tadi.

Hearing dipimpin oleh Ketua Komisi I DPRD Bulungan, Rozana Bin Serang. Dengan dihadiri sejumlah anggota Dewan, Kepala Disdikbud Bulungan Suparmin dan jajarannya.

Sejumlah hal menjadi sorotan DPRD Bulungan, dan diminta untuk dijelaskan langsung dalam rapat tersebut.

Di antaranya, terkait transparansi anggaran, viralnya di media, soal banyaknya sekolah dalam kondisi rusak, hingga mengenai lahan untuk sekolah yang diketahui masih bersengketa.

Baca juga: 11 Kali Berturut-turut Terima WTP, Gubernur Kaltara Sebut Simbol Transparansi dan Akuntabilitas

Berkaitan dengan transparansi anggaran, telah dijelaskan oleh pihak dinas pendidikan, yang terjadi adalah miskomunikasi.

Anggaran dinas pendidikan dalam proses penyusunan.

"Memang tadi sudah dijelaskan, bahwa yang terjadi itu miskomunikasi, bukan tidak transparan. Mereka mengaku masih menyusun anggaran. Oleh karena itu, nanti akan kita lihat, anggaran Dinas Pendidikan itu untuk apa saja," kata Rozana yang dijumpai usai hearing.

Hal lainnya yang menjadi penekanan komisi I DPRD Bulungan, di antaranya menyoroti kondisi SDN 015 Tanjung Selor di daerah Sabanar Lama, yang ternyata status lahannya masih bersengketa.

Terkait ini, Dewan minta Dinas Pendidikan untuk segera menyelesaikan.

"Persoalan ini ternyata sudah puluhan tahun belum diselesaikan. Saya minta ini sesegera mungkin diselesaikan," tandasnya.

Selanjutnya mengenai kondisi sejumlah sekolah, utamanya sekolah dasar (SD) yang mengalami kerusakan parah, diminta untuk segera dilakukan perbaikan.

"Kalau memang tidak bisa masuk di APBD atau APBD Perubahan tahun ini, kami minta diprioritaskan di 2026. Tidak ada alasan lagi," tegasnya.

Yang ketiga, menjadi perhatian serius DPRD untuk ditindaklanjuti Dinas Pendidikan, banyaknya laporan yang masuk ke Dewan, ada sekolah-sekolah yang menarik iuran ke siswa atau wali murid. 

Baca juga: Pemkab Tana Tidung Terima LHP LKPD 2024 dari BPK Kaltara, Bupati: Transparansi Fondasi Kepercayaan

"Ada banyak laporan masuk ke kami. Banyak sekolah-sekolah yang menarik iuran. Ada yang untuk beli sapu dan sebagainya. Saya minta dinas pendidikan mengeluarkan aturan larangan penarikan iuran tersebut. Kita sudah ada dana BOS, ada BOSDA dan lainnya," imbuh politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu.

Berkaitan dengan masukan-masukan tersebut, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bulungan Suparmin menyatakan, pihaknya akan memberikan perhatian serius terhadap catatan-catatan yang diberikan DPRD.

"Kita akan tindaklanjuti, yang bisa dilakukan saat ini, kita laksanakan yang belum diprioritaskan tahun depan," ujarnya singkat.

(*)

Penulis: Edy Nugroho