Tindaklanjuti 3 Tuntutan Warga Aksi Tolak Transmigrasi, DPRD Kaltara akan ke DPR RI dan Kementrans

TRIBUNKALTARA.COM, TANJUNG SELOR - Wakil Ketua DPRD Kaltara Muddain mengatakan, pihaknya akan menyampaikan aspirasi warga Kalimantan Utara (Kaltara) terkait penolakan transmigrasi dari luar Kaltara, ke DPR RI. Tak hanya itu, Dewan juga akan melakukan hal sama ke Kementerian Transmigrasi. 

Demikian disampaikan Muddain saat menemui massa yang melakukan akai demonstrasi di depan gedung DPRD Kaltara, Senin (04/08/2025).

Seperti diketahui, selain ke Kantor Gubernur Kaltara, ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Adat Asli Kalimantan Utara juga melakukan aksi damai di Kantor DPRD Kaltara di Jalan Trans Kalimantan, Kota Baru Mandiri (KBM) Tanjung Selor pada Senin (04/08/2025).

Kegiatan aksi damai di gedung wakil rakyat tersebut diterima oleh Wakil Ketua DPRD Kaltara, H. Muddain, dan didampingi oleh sejumlah aanggot Dewan. Seperti Listiani, Tamara Moriska, Muhammad Nasir, Saleh, Ladullah, Alimuddin, Herman, Pdt Robinson Tadem, Hendri Tuwi dan beberapa lainnya. 

Baca juga: Wagub Kaltara Sepakat Tolak Program Transmigrasi, Ingkong Ala: Fokus Perbaiki Wilayah Yang Sudah Ada

Ada beberapa poin penting aspirasi yang disampaikan oleh 28 kelompok masyarakat tersebut. Di antaranya, menolak keras program transmigrasi dari luar Kalimantan Utara, meminta pemerintah terlebih dahulu memperhatikan kesejahteraan masyarakat adat/ lokal yang ada di Kaltara, serta mendukung penuh gugatan undang-undang (UU) Transmigrasi di Mahkamah Konstitusi (MK).

Menanggapi aksi damai tersebut, Wakil Ketua DPRD Kaltara Muddain, memberikan apresiasi atas penyampaian aspirasi yang dilakukan secara ttertib

Politisi Partai Demokrat ini juga menyampaikan bahwa DPRD Kaltara menerima seluruh aspirasi yang telah disampaikan dan akan meneruskannya kepada DPR RI dan Kementerian Transmigrasi di Jakarta. 

"Seluruh tuntutan diterima secara terbuka oleh DPRD Provinsi Kalimantan Utara dan diharapkan dapat menjadi masukan dalam perumusan kebijakan yang lebih adil dan berpihak kepada masyarakat lokal," ujarnya. 

Sebagai bentuk komitmen dan pernyataan sikap DPRD Kaltara untuk menindaklanjuti tuntutan masyarakat tersehut, dilakukan penandatanganan oleh ketua Lembaga Ormas Adat dan Pimpinan DPRD Kaltara. 

Sama halnya di Kantor Gubernur Kaltara, aksi damai di Gedung DPRD Kaltara juga berjalan aman dan tertib. Sejumlah personel Polda Kaltara tampal melakukan pengamanan terhadap aksi demonstrasi damai ini.

"Alhamdulillah, jalannya aksi damai berlangsung aman dan tertib. Ini menjadi bukti nyata bahwa Polri, khususnya Polda Kaltara, mampu menjalankan tugas pengamanan dengan pendekatan humanis dan profesional. Di sisi lain, masyarakat adat menunjukkan kedewasaannya dalam menyampaikan aspirasi secara tertib dan konstruktif," ujar Kombes Pol Budi Rachmat, Kabid Humas Polda Kaltara.

(*) 

Penulis: Edy Nugroho