SBY Blak-blakan Mengakui Bukan Cuma Sekali Difitnah di Era Jokowi, Wiranto dan Jusuf Kalla Tahu

TRIBUNKALTARA.COM - Nama Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY ) mencuat setelah pengakuannya mendapat fitnah dari orang dalam lingkaran Jokowi.

Termasuk soal tuduhan yang dialamatkan kepada SBY sebagai dalang demo UU Cipta Kerja yang berlangsung di sejumlah daerah Indonesia.

Namun SBY mengatakan bukan kali ini saja di era pemerintahan Jokowi dirinya dituduh dalang kerusuhan dalam aksi unjuk rasa.

Ketua Majelis Tinggi Demokrat, SBY sampai menyebut nama Wiranto dan Jusuf Kalla mengetahui fitnah dilamatkan pada dirinya.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan menyakini ada penunggang dalam aksi demo menolak Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja.

Luhut mengaku sudah mengetahui siapa dalang di balik itu semua.

Baca juga: SBY Gerah Dituduh Aktor di Balik Demo Tolak UU Cipta Kerja, Bos Demokrat Singgung Nama Luhut

Baca juga: ILC Mendadak Tak Tayang Seperti Biasa, Karni Ilyas Minta Maaf dan Curhat di Twitter, Simpan Rahasia?

Baca juga: Berpenampilan Seperti Pocong, Nur Alih Ngaku Ingatkan Masyarakat Bahaya Covid-19

"Jadi jangan spirit tuh 'saya pengen kuasa', saya pengen pemerintah ini diganggu' jangan begitu.

Nanti kalau mau menjadi pejabat, jadi presiden ya tahun 2024. Itu kan sudah ada waktunya," ujar Luhut di acara Satu Meja the Forum KompasTV.

Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan bahwa dirinya bersama pejabat lainnya tidak ada tujuan lain selain untuk kepentingan rakyat dan negara.

Ia pun mengingatkan kepada semua pihak untuk tidak lantas memanfaatkan situasi-situasi genting demi kepentingan pribadi maupun golongan.

"Ada ya yang memanfaatkan ini untuk menjadi presiden?," tanya presenter sekaligus jurnalis senior Budiman Tanuredjo.

"Ya istilah saya kan birahi-birahi kekuasaannya ditahan dulu deh, sabar, ini kan Covid-19, kalau Anda bikin begini, itu bukan hanya berdampak pada Republik, tetapi pada kamu dan keluarga mu," ungkapnya.

"Ya pasti ada lah, enggak usah orang pintar juga melihatnya ada. Ya kan pemerintah punya tools-nya juga untuk itung-itungan, apa sih susahnya itu?" katanya membenarkan.

"Silakan (ajukan judicial review), itu kita anjurkan. Itu yang betul. Pergi saja ke Mahkamah Konstitusi, itu kan jalur yang benar. Masukkan saja judicial review, itu kan boleh. Itu baru menunjukkan seorang negarawan," kata Luhut.

Dalang demo UU Cipta Kerja