Baca tanpa iklan
“Alhamdulillah pembangunan Waduk Sepaku di lokasi IKN, Balikpapan bakal dapat seribu liter per detik. Pembangunan Kawasan industry Kariangau juga dalam rangka mengantisipasi kebutuhan IKN,”.
Terkait persiapan sumber daya manusia (SDM) lokal, saat dirinya menjabat Wali Kota Balikpapan sudah mengusulkan ke Gubernur Kaltim, bahkan Presiden Jokowi agar Institut Teknologi Kalimantan (ITK) dijadikan proyek strategis nasional, selain Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda.
Tujuanya agar ITK menjadi institut teknologi sekelas ITB Bandung dan ITS Surabaya. ITK sekarang lahannya masih kurang sekitar 150 hektare dari 300 hektare yang direncanakan.
Belum lagi kebutuhan bangunan, laboratorium dan kelas dosennya yang berkualitas. Jika ITK menjadi proyek strategis nasional, maka pasti ada percepatan dan prioritas, dan seluruh pembiayaannya dicover oleh APBN. Kalau ITK itu maju maka kita bisa menjawab keterbatasan SDM daerah menyambut IKN.
Selain itu, penyiapan SDM sesuai gagasan Kepala Pusat Kajian Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Unmul Dr Aji Sofyan Effendi, perlu dibentuk Lembaga Kajian, Pelatihan dan Pengembangan SDM yang bertujuan menyiapkan SDM untuk IKN.
Lembaga semacam ini harus banyak dibentuk baik oleh pemda maupun swasta untuk mengantisipasi kebutuhan IKN.
Baca juga: Lahan IKN Rawan Konflik Agraria, Pakar Hukum Uniba: Sebaiknya Diselesaikan secara Musyawarah Mufakat
“Kita bisa belajar dari proyek perluasan kilang Pertamina (RDMP) Balikpapan di mana kita tidak dapat mengantisipasi kebutuhan tenaga dari daerah,” katanya.
Pada kesempatan sama, Rizal berharap Pemerintah Pusat tidak boleh fokus hanya urusan pembangunan IKN, tetapi juga harus memasukkan pembangunan Kaltim dan daerah penyangganya.
Perjuangan Gubernur Kaltim Dr Isran Noor agar Kaltim mendapat pembagian dana pembangunan yang proporsional belum terwujud.
Misalnya tuntutan agar dana bagi hasil dari DBH Migas dan sawit di atas 50 persen belum tercapai. Proyek strategis nasional yang ditetapkan Pusat tidak banyak alokasinya di Kaltim.
Terkait keberadaan Badan Otorita IKN, Rizal mengatakan, menurut kabar, 2 dari 5 deputi yang akan diangkat Kepala Otorita IKN berasal dari Kaltim.
“Sudah sangat baik. Tapi jangan deputinya saja. Kita berharap diberi kesempatan sebanyak-banyak tenaga yang mendukung Otorita berasal dari Kaltim. Otororita harus memberi kabar lebih dini tentang kebutuhan tenaga, sehingga Kaltim bisa mengantisipasi dan mempersiapkannya,” tegasnya.
Baca juga: 4 Gubernur di Kalimantan Batal Berkemah Bareng Presiden Jokowi di Titik Nol IKN Nusantara Malam Ini
Otorita IKN tidak boleh mengesampingkan berbagai suara yang mengkritisi IKN seperti masalah lingkungan, masyarakat adat dan masalah pertanahan yang selama ini sangat ruwet dalam penyelesaiannya.
Karena itu Otorita IKN harus benar-benar membangun kerjasama yang kompak dan dinamis dengan Kaltim dan daerah penyangganya.
Tidak kalah pentingnya, Rizal juga berharap Pemerintah Pusat dan Pemda Kaltim memberikan perhatian khusus kepada Pemda PPU, yang saat ini terlilit utang Rp 400 miliar dan tidak bisa membayar honor THL dan insentif pegawainya.
Nama PPU selalu disebut-sebut sebagai lokasi IKN, tapi kondisinya saat ini sangat memprihatinkan. Tidak punya kemampuan membangun karena tidak punya uang. (*)