TRIBUNKALTARA.COM, BALIKPAPAN - Realisasi anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023, telah mencapai Rp26 triliun.

Adapun alokasi utama dari anggaran tersebit merujuk pada pembangunan infrastruktur dasar dan Kawasan Inti Pusat Pemerintah (KIPP) IKN Nusantara.

Demikian disampaikan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Suahasil Nazara, saat jumpa pers di lokasi pembangunan Bendungan Sepaku-Semoi IKN Nusantara, Kalimantan Timur, Jumat (14/7/2023).

"Jadi, gedung-gedung dan infrastruktur di pusat pemerintahan itu dibangun dengan uang APBN 2023," ujarnya.

Baca juga: Tetap Lestari, Wamenkeu RI Sebut Kontur Tanah Naik Turun Bagian Atraksi Daya Tarik IKN Nusantara

"Dan untuk pengeluarannya itu bertahap, sesuai dengan prioritas yang dijalankan oleh teman-teman Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)," imbuhnya.

Wamenkeu Suahasil mengatakan, bahwa pembangunan gedung beserta infrastruktur pemerintahan di wilayah KIPP menjadi hal yang paling utama.

"Karena salah satu inti yang paling ingin dilihat adalah pusat pemerintahan Istana Presiden, yang merupakan simbol dan juga kedudukan dari Kepala Negara atau Presiden kita," paparnya.

"Dan ini akan terus kita lanjutkan. Karena sesuai undang-undang IKN yang berlaku saat ini, IKN akan pindah statusnya secara resmi pada semester 1 2024," tambahnya.

Sebagai bentuk komitmen Kemenkeu, yakni terus mendukung pendanaan dalam pembangunan IKN.

Baca juga: Anggaran Pembangunan IKN Nusantara Capai Rp26 Triliun, Fokus untuk Infrastruktur Dasar dan KIPP

"Ini adalah komitmen kita, bahwa sementara kawasan yang lebih besar nanti akan kita bangun dengan sumber dana yang sifatnya blanding, lebih bervariasi, kombinasi," kata Wamenkeu Suahasil.

"Dalam artian antara uang investor, uang dari usaha, terutama APBN untuk kontruksi infrastruktur dan jaringan-jaringan dasarnya," pungkasnya.

Penulis: Ary Nindita