TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional ( Bappenas) melaksanakan konsultasi publik di Balikpapan, Jumat (4/8/2023).

Sebagaimana diketahui, konsultasi tersebut termasuk dalam rangkaian proses penyelesaian Rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN).

Dimana dalam kesempatan ini melibatkan berbagai elemen masyarakat, mulai dari tokoh masyarakat hingga tokoh Akademisi.

Staf Ahli Menteri PPN Bidang Hubungan Kelembagaan Kementerian PPN/Bappenas Teni Widuriyanti mengatakan, perubahan UU ini demi menyokong pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) terlaksana secara efektif dan optimal.

Baca juga: Pembangunan Ibu Kota Negara Dikebut, Dampak Polusi Pasca Pembangunan IKN Nusantara Dipertanyakan

"Dengan tetap menerapkan prinsip akuntabilitas dan good governance dari Ibu Kota Nusantara yang tercantum di dalam UU IKN,” imbuh Teni.

Dia memaparkan, perubahan UU ini bertujuan untuk mengoptimalkan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.

Termasuk keterlibatan investor sekaligus meningkatkan kolaborasi dan koordinasi seluruh pihak dalam pembangunan IKN.

Dia menilai, kegiatan pembangunan dan pemindahan IKN, serta penyelenggaraan pemerintah daerah ini dapat dilakukan secara optimal dengan substansi perubahan yang utama mengatur beberapa aspek penguatan.

Seperti halnya kewenangan khusus, pengelolaan keuangan, barang milik negara dan barang milik Otorita dan pembiayaan, pertanahan;

Lalu pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama non-PNS di OIKN, penyelenggaraan perumahan, penyesuaian luas dan batas wilayah, tata ruang, jaminan keberlanjutan, dan pengawasan terhadap pembangunan yang dilakukan di IKN.

Sementara itu, Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe menambahkan, di tengah keberagaman di wilayah IKN, sejumlah tantangan yang harus dihadapi dalam proses pembangunan dan pemindahan IKN.

Utamanya pemenuhan hak masyarakat lokal atas tempat tinggal serta upaya memprioritaskan peningkatan kualitas SDM lokal melalui pendidikan.

Lebih lanjut, pembangunan dan pemindahan IKN diharapkan mampu mewujudkan peran Kalimantan Timur untuk pemerataan pembangunan Indonesia.

“Nusantara sudah digambarkan oleh Presiden, tanah air seluruh Indonesia disatukan dalam satu gentong, dan itulah Nusantara. Kesempatan, semua ada, bagaimana SDM dari seluruh Indonesia bisa masuk ke dalamnya,” jelas Dhony.

Baca juga: Wacana Pemda Khusus IKN Nusantara Dikebut, Bappenas Gelar Konsultasi Publik di Balikpapan

Terlebih, RUU Perubahan UU IKN tercantum dalam prioritas Program Legislasi Nasional Tahun 2023.

Kata Dhony, Pemerintah Indonesia menargetkan RUU Perubahan UU IKN dapat disahkan DPR RI di 2023 sehingga percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara dapat dilaksanakan.

“Ini membutuhkan dukungan dari semua pihak,” tegasnya.

Penulis: Mohammad Zein Rahmatullah