DPRD Kaltara tak Tinggal Diam, Perketat Pengawasan Distribusi BBM di Bulungan

TRIBUNKALTARA.COM, TANJUNG SELOR  – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menegaskan sikap untuk tidak tinggal diam melihat fenomena antrean panjang bahan bakar minyak (BBM) yang terus menghantui masyarakat Kabupaten Bulungan.

Pengawasan ketat terhadap distribusi di setiap SPBU kini menjadi prioritas utama dewan.

Wakil Ketua DPRD Kaltara, Muddain, menyatakan persoalan ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan solusi instan.

Menurutnya, dibutuhkan komitmen kuat serta pengawasan lapangan yang konsisten agar distribusi BBM tepat sasaran.

"Tidak boleh lagi ada pembiaran. Pengawasan harus jalan terus dan benar-benar dirasakan dampaknya oleh masyarakat," ujar Muddain, Minggu (26/4/2026).

Baca juga: 4 Langkah Strategis Pertamina Atasi Antrean Panjang BBM di SPBU Bulungan Kaltara

Kritik Lemahnya Kontrol

Muddain menilai, antrean panjang yang berulang merupakan dampak langsung dari lemahnya kontrol serta tidak adanya kesinambungan dalam pengawasan selama ini.

Ketidakkonsistenan inilah yang menyebabkan persoalan distribusi BBM menjadi masalah klasik yang tak kunjung usai.

"Masalah ini berulang karena pengawasannya tidak konsisten. Ini yang harus kita benahi bersama," tegasnya.

DPRD Kaltara berkomitmen mengambil peran aktif untuk memastikan Pertamina, pemerintah daerah, hingga aparat pengawas menjalankan tugasnya dengan serius. Dewan menuntut adanya aksi nyata yang bisa dipertanggungjawabkan, bukan sekadar wacana di meja perundingan.

"Kita tidak ingin hanya berhenti di forum rapat. Harus ada tindak lanjut yang jelas dan terukur di lapangan," ucapnya.

Dorong Koordinasi Antarinstansi

Selain pengawasan fisik di SPBU, DPRD Kaltara juga mendesak terciptanya koordinasi yang lebih solid antarinstansi.

Sinergi antara penyedia dan pengawas dianggap sebagai satu-satunya jalan agar distribusi BBM berjalan efektif dan menekan praktik penyimpangan.

"Semua pihak harus bergerak bersama. Kalau tidak terkoordinasi, hasilnya tidak akan maksimal," jelas Muddain.

Melalui langkah tegas ini, DPRD berharap ketertiban di SPBU segera terwujud sehingga aktivitas ekonomi masyarakat tidak lagi terhambat oleh sulitnya mendapatkan bahan bakar.

"Tujuan akhirnya sederhana, masyarakat tidak lagi kesulitan mendapatkan BBM. Itu yang harus kita pastikan," tutupnya.

(adv)

Penulis : Desi Kartika Ayu