TOPIK
DPRD Kaltara
-
Anggota Komisi IV DPRD Kaltara, Ruman Tumbo menilai kebutuhan DOB di perbatasan Kalimantan Utara kian mendesak, penting untuk percepatan pembangunan.
-
Anggota Komisi III DPRD Kaltara, Arming minta pemerintah provinsi Kalimantan Utara dorong inovasi pendapatan daerah hingga maksimalkan aset
-
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltara, Syamsuddin Arfah memastikan semua program kesehatan diprioritaskan, tidak ada pemangkasan anggaran.
-
DPRD Kaltara sahkan tiga Ranperda yang diharapkan jadi fondasi pembangunan, dorong investasi, dan kerja, APBD 2026 fokus kesejahteraan masyarakat
-
DPRD Kaltara bersama Pemprov menyepakati tiga Ranperda penting sebagai fondasi pembangunan daerah: ekonomi kreatif, investasi, dan APBD 2026
-
Ketua Fraksi PPR DPRD Kaltara, Hamka mendesak pemerintah daerah prioritaskan pembangunan infrastruktur dan pendidikan dalam Ranperda APBD 2026.
-
Ketua DPRD Kaltara H Achmad Djufrie berharap ajang tersebut berlanjut sebagai wadah kreativitas mahasiswa.
-
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltara, Syamsuddin Arfah menekankan perlunya menciptakan iklim investasi sehat sekaligus melindungi tenaga kerja
-
Wakil Ketua DPRD Kaltara Muhammad Nasir menyebutkan DOB sangat penting untuk Kalimantan Utara, karena merupakan daerah perbatasan.
-
Anggota Komisi IV DPRD Ruman Tumbo menyoroti kondisi kesejahteraan guru di wilayah perbatasan di Kalimantan Utara.
-
Ketua Komisi III DPRD Kaltara, Jufri Budiman menegaskan standar keselamatan kapal dan pelabuhan tidak boleh diabaikan jelang Nataru.
-
Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Kaltara, Adinata Kusuma, menekankan pentingnya keterbukaan pemerintah dalam menjelaskan pengelolaan deposito APBD.
-
Sekretaris Komisi I DPRD Kaltara, Hamka mendesak pemprov perbaiki birokrasi, SDM, dan koordinasi eksekutif-legislatif agar pengesahan APBD tak molor.
-
Anggota DPRD Kaltara, Supaad Hadianto menyoroti pentingnya perencanaan yang matang, serta pentingnya pemeliharaan infrastruktur.
-
Fraksi PKB-NasDem-PAN DPRD Kaltara menilai efisiensi anggaran, tidak boleh mengorbankan kualitas pelayanan publik.
-
Komisi IV DPRD Kaltara, Ruman Tumbo mendesak pemerintah pusat beri atensi khusus terhadap usulan pembentukan tiga DOB di Kalimantan Utara.
-
Ketua Fraksi PKS DPRD Kaltara, Ladullah mendorong intensifikasi PAD dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta memperbaiki sistem pendataan
-
Wakil Ketua DPRD Kaltara, Muhammad Nasir mengapresiasi pelaksanaan Seminar Nasional DOB yang menghadirkan narasumber dari pusat.
-
DPRD Kaltara mengeluarkan pernyataan tegas terkait kewajiban perusahaan yang beroperasi di wilayah Kaltara untuk memprioritaskan tenaga kerja lokal.
-
Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kalimantan Utara kembali menjadi sorotan.
-
FPPR DPRD Kaltara meminta pemerintah provinsi memperkuat program beasiswa pendidikan dalam R APBD 2026 mendatang.
-
Apresiasi diberikan Wakil Ketua DPRD Kaltara, H Muhammad Nasir terhadap langkah Pemprov Kaltara yang mengimplementasikan SSD.
-
Anggota DPRD Kaltara, Vamelia Ibrahim menjaga pemerataan sarana prasarana pendidikan, terutama di wilayah 3T.
-
Ketua Fraksi PKS DPRD Kaltara) Ladullah, menilai tingginya pendapatan transfer dari pemerintah pusat.
-
Terpotongnya dana Transfer Ke Daerah (TKD) terus menjadi pembahasan di ranah Legislatif.
-
Keterlambatan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kembali menjadi sorotan.
-
Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kalimantan Utara (Kaltara) menunjukkan tren peningkatan yang mengkhawatirkan.
-
Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru), pengawasan distribusi barang di Kaltara semakin diperketat.
-
DPRD Kalimantan Utara (Kaltara) kembali mengeluarkan peringatan keras kepada perusahaan yang beroperasi di wilayah Kaltara.
-
DPRD Kaltara menyoroti realisasi anggara Rp150 Miliar yang telah dikucurkan pemerintah pusat untuk pembangunan jembatan Malinau - Krayan.
© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved