APBD Jalan di Tengah Tahun, DPRD Kaltara Sorot Lemahnya Perencanaan: Bagaimana Mau Serap Anggaran

TRIBUNKALTARA.COM, TANJUNG SELOR - Keterlambatan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kembali menjadi sorotan.

Anggota Komisi I DPRD Kalimantan Utara, Hamka, menilai masalah klasik ini menjadi biang kerok rendahnya daya serap anggaran baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Menurutnya, APBD idealnya mulai bergerak sejak Januari, bahkan bisa dimulai pada Desember tahun sebelumnya. Namun fakta di lapangan justru jauh dari harapan. Banyak daerah baru bisa menjalankan APBD secara efektif pada bulan keenam hingga kedelapan.

“Pelaksanaan APBD baru bisa dimulai efektif di atas bulan Juni sampai Agustus. Ini yang membuat serapan anggaran selalu rendah,” kata Hamka, Senin (24/11/2025).

Baca juga: Tarakan jadi Jantung Logistik Jelang Nataru, DPRD Kaltara Intensif Awasi Jalur Laut, Antisipasi ini

Hamka menilai kondisi ini sangat merugikan. Pasalnya pelaksanaan program baru dimulai setelah semester pertama, otomatis waktu kerja menjadi sangat terbatas.

Padahal, sejumlah kegiatan fisik memerlukan perencanaan, persiapan administrasi, dan proses lelang yang tidak singkat.

“Kalau baru mulai pertengahan tahun, bagaimana mau mencapai target program? Penyelesaian pun tidak bisa dijamin tepat waktu,” ujarnya.

Ia menegaskan, keterlambatan ini bertentangan dengan ketentuan nasional yang mengharuskan APBD siap dijalankan pada awal tahun anggaran.

Baca juga: Ingatkan Perusahaan Beroperasi Penuhi Kewajiban, Ketua DPRD Kaltara: Harus Serap Tenaga Kerja Lokal

Dampaknya pun akan domino sepertu banyak program tak terserap, pembangunan melambat, hingga sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) menumpuk setiap tahun.

(*)

Penulis : Desi Kartika Ayu Nuryana