DPRD Kaltara Soroti Lambatnya PAD, Desak Pemerintah Percepat Digitalisasi dan Benahi BUMD

TRIBUNKALTARA.COM, TANJUNG SELOR – Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kalimantan Utara kembali menjadi sorotan.

DPRD menilai proses peningkatan PAD berjalan terlalu lambat dan berisiko mempersempit ruang fiskal pemerintah dalam mengeksekusi pembangunan strategis.

Anggota Komisi III DPRD Kaltara, Aluh Berlian, menyebut pemerintah daerah harus bergerak lebih agresif untuk mendorong sektor-sektor penyumbang pendapatan.

Ia menilai stagnasi PAD dapat menghambat program pembangunan yang telah direncanakan.

Baca juga: Fraksi PPR DPRD Kaltara: Pemberian Beasiswa Harus Tepat Sasaran

“Peningkatan PAD itu kebutuhan mendesak. Tanpa pendapatan yang memadai, pembangunan tidak bisa berlari kencang,” ujarnya, Senin (24/11/2025).

Selain itu, Aluh juga menyoroti khusus lambatnya transformasi digital pada layanan pajak dan retribusi.

Padahal, menurutnya, digitalisasi merupakan instrumen utama untuk meningkatkan akurasi pendataan, mempersempit peluang kebocoran, dan memudahkan wajib pajak.

Hal ini tentu bermuara pada performa PAD di daerah nantinya.

Baca juga: DPRD Beri Apresiasi Implementasi Satu Data Daerah oleh Pemprov Kaltara

“Sistem digital itu bukan sekadar tren. Itu kebutuhan untuk memastikan pendapatan benar-benar masuk ke kas daerah,” tegasnya.

“Dengan data akurat, perencanaan anggaran bisa lebih presisi.” imbuhnya.

(*)

Penulis : Desi Kartika Ayu