Tekankan Urgensi DOB di Wilayah Perbatasan, Wakil Ketua DPRD Kaltara: Harus Disegerakan

TRIBUNKALTARA.COM, TANJUNG SELOR - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (DPRD Kaltara), Muhammad Nasir menyampaikan urgensi Daerah Otonomi Baru (DOB) di wilayah perbatasan seperti Krayan harus disegerakan.

Ia menyebutkan faktor kewilayahan Kalimantan Utara yang berada di daerah perbatasan, layak menjadi pertimbangan utama pemerintah pusat melakukan pemekaran.

"Bukan persoalan memenuhi atau tidak memenuhi syarat. Yang harus kita kedepankan adalah Kaltara ini daerah perbatasan. Itu yang semestinya menjadi pertimbangan pemerintah pusat," kata Muhammad Nasir, Rabu (26/11/2025).

Nasir juga menyinggung dampak ekonomi dan pemerataan pembangunan yang kian mendesak.

Baca juga: Anggota Komisi IV DPRD Kaltara Desak Pemerintah Pusat Percepat Pembentukan DOB di Perbatasan

Salah satunya terkait aktivitas ekonomi masyarakat di wilayah perbatasan yang selama ini lebih banyak bergantung pada negara tetangga.

"Kita ketahui bahwa masyarakat Krayan sendiri justru untuk memenuhi kebutuhan lebih memilih berbelanja ke Krayan Barat daripada ke daerah kita sendiri," ungkapnya.

"Artinya, perlu percepatan infrastruktur dan perubahan besar agar pelayanan publik dan akses ekonomi bisa setara," imbuhnya.

Namun Nasir menegaskan hambatan terbesar terletak di keputusan pemerintah pusat yang hingga kini belum mencabut moratorium pemekaran wilayah.

"Yang jadi persoalan sekarang, moratorium itu belum ditarik. Kalau saja moratorium sudah dicabut, saya kira semua akan berjalan. Jadi bukan kendalanya di daerah, tapi ada di pusat," ujar Wakil Ketua DPRD Kaltara.

Meski begitu, pihaknya tetap optimistis perjuangan DOB akan terus berjalan.

Ia mengapresiasi semua pihak yang terus mendorong agar moratorium segera dicabut dan pembentukan DOB di Kaltara bisa direalisasikan.

"Perjuangan ini bukan berhenti. Semua stakeholder sudah bekerja. Tinggal bagaimana pusat membuka keran ini." tutupnya.

(adv)

Penulis : Desi Kartika Ayu