BPJS Ketenagakerjaan Tarakan Gandeng Komunitas, Dorong Perlindungan Pekerja Informal

TRIBUNKALTARA.COM — BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tarakan menggelar kegiatan sosialisasi manfaat program jaminan sosial ketenagakerjaan kepada komunitas, Paguyuban, dan Organisasi Kemasyarakatan di Kota Tarakan, Kalimantan Utara, Jumat (17/4/2026).

Kegiatan ini dihadiri 40 perwakilan komunitas, Paguyuban, dan Organisasi Kemasyarakatan, serta dibuka secara resmi oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Tarakan, Mohammad Haris, S.H., M.H.

Kehadiran berbagai elemen masyarakat ini menunjukkan dukungan bersama dalam mendorong perlindungan pekerja di Kota Tarakan.

Dalam sambutannya, Mohammad Haris menegaskan pentingnya kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh pekerja, termasuk di sektor informal.

"Perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan hal yang sangat penting dan pada dasarnya bersifat wajib bagi setiap pekerja. Ini bukan hanya bentuk perlindungan, tetapi juga jaminan kepastian bagi pekerja dan keluarganya dalam menghadapi berbagai risiko kerja," ujarnya.

Baca juga: Aman Perlindungan, Atlet Tarakan Basketball League 2026 Kini Dilindungi BPJS Ketenagakerjaan

Ia juga mengajak seluruh komunitas dan Organisasi Kemasyarakatan untuk turut aktif mendorong anggotanya agar segera mendaftarkan diri dalam program BPJS Ketenagakerjaan.

"Kami berharap komunitas, Paguyuban, dan Organisasi Kemasyarakatan dapat menjadi motor penggerak dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk ikut serta dalam program ini, sehingga perlindungan bagi pekerja di Kota Tarakan dapat semakin luas," jelasnya.

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya percepatan peningkatan Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (UCJ) di Kota Tarakan, yang masih menghadapi tantangan dalam pencapaian target perlindungan pekerja.

Berdasarkan data triwulan pertama tahun 2026, capaian UCJ Kota Tarakan baru mencapai 51,61 persen atau setara dengan 54.461 pekerja yang telah terlindungi.

Sementara itu, target UCJ dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029 ditetapkan sebesar 69,16 persen.

Dengan demikian, masih terdapat gap sebesar 17,55 persen yang perlu dikejar secara kolaboratif.

Salah satu tantangan utama berasal dari masih banyaknya pekerja di sektor informal atau Bukan Penerima Upah (BPU) yang belum mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Tercatat sebanyak 28.764 pekerja pada segmen ini masih belum terlindungi.

Melihat kondisi tersebut, BPJS Ketenagakerjaan Tarakan menilai bahwa peran komunitas, Paguyuban, dan Organisasi Kemasyarakatan sangat strategis dalam menjangkau pekerja, khususnya di sektor informal.

Kedekatan mereka dengan masyarakat dinilai mampu menjadi jembatan dalam meningkatkan kesadaran serta partisipasi pekerja terhadap pentingnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Percepat Cakupan Kepesertaan