BPJS Kesehatan Tarakan Luncurkan Kanal Pengaduan Pekerja Belum Terdaftar JKN, Khusus Non ASN

Ringkasan Berita:

• BPJS Kesehatan Tarakan meluncurkan layanan aduan praktis via barcode bagi pekerja non-ASN yang belum didaftarkan jaminan kesehatan oleh perusahaannya.
• Setiap laporan direspons dalam 3 hari; jika pemberi kerja tetap tidak patuh setelah ditegur, mereka terancam sanksi denda hingga pencabutan izin usaha.
• Pemkot Tarakan bersama Ombudsman dan Kejaksaan memperketat pengawasan melalui integrasi izin usaha (PTSP) serta sosialisasi massal hingga tingkat RT.

TRIBUNKALTARA.COM, TARAKAN – BPJS Kesehatan Tarakan meluncurkan sekaligus menyosialisasikan Kanal Pengaduan Pekerja Belum Terdaftar JKN  (Jaminan Kesehatan Nasional) di Gedung Serbaguna Kantor Pemkot Tarakan, Jumat (5/6/2026).

Peluncuran Kanal Pengaduan Pekerja Belum Terdaftar JKN dihadiri Plt Sekretaris Daerah Tarakan Alyas, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kaltara Maria Ulfa, Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kaltara serta perwakilan Kejaksaan Tinggi Kaltara. 

Peluncuran kanal pengaduan ini menjadi upaya bersama untuk memperluas perlindungan jaminan kesehatan bagi pekerja, khususnya pekerja non ASN yang hingga kini belum didaftarkan oleh pemberi kerja ke dalam Program JKN.

Kepala BPJS Kesehatan Tarakan, Yusef Eka Darmawan mengatakan, keberadaan kanal pengaduan tersebut memberikan ruang bagi pekerja untuk melaporkan perusahaan atau pemberi kerja yang belum memenuhi kewajibannya dalam mendaftarkan pekerja ke Program JKN.

"Ini menjadi kesempatan bagi pekerja yang belum diberikan jaminan kesehatan oleh pemberi kerjanya. Pekerja yang dimaksud di sini adalah pekerja non ASN, karena kalau ASN sudah terdaftar," ujarnya.

Yusef Eka Darmawan mengungkapkan, cakupan kepesertaan pekerja yang didaftarkan pemberi kerja di Kota Tarakan masih relatif rendah dibandingkan potensi tenaga kerja yang ada.

Baca juga: Pemkot Tarakan Dukung Kanal Pengaduan Pekerja Belum Terdaftar JKN, Perlindungan Kesehatan Investasi

"Di Tarakan ini berdasarkan data yang ada masih cukup minim. Dari total pekerja mungkin sekitar 10 ribu yang sudah terdaftar, padahal potensi pekerja di Tarakan masih cukup banyak," katanya.

Menurutnya, peluncuran kanal pengaduan juga merupakan bagian dari peningkatan kualitas pelayanan publik dan perluasan kolaborasi lintas instansi.

"Ini salah satu bentuk upaya kami meningkatkan layanan publik yang lebih baik. Sekaligus bentuk perluasan kolaborasi antara BPJS Kesehatan dengan Kejaksaan, Ombudsman dan Dinas Tenaga Kerja. Dengan adanya kanal ini kita ingin memastikan seluruh pekerja terlindungi," jelasnya.

Pasca peluncuran, BPJS Kesehatan Tarakan mendorong masyarakat yang merasa berstatus pekerja namun belum didaftarkan oleh perusahaan untuk segera menyampaikan laporan melalui kanal yang telah disediakan.

"Kami minta warga yang merasa dirinya pekerja tetapi belum didaftarkan, bahkan pekerja yang selama ini ikut mandiri padahal seharusnya didaftarkan oleh pemberi kerjanya, untuk mengadu melalui link yang kami sampaikan," ujarnya.

Yusef Eka Darmawan menjelaskan, mekanisme pengaduan dibuat sederhana. Pekerja hanya perlu memindai barcode yang tersedia kemudian mengisi identitas dasar.

"Hanya mengisi nama, nama perusahaan dan tempat dia bekerja. Tidak ada data yang rumit," katanya.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah akan dilibatkan hingga tingkat paling bawah agar informasi mengenai kanal pengaduan dapat menjangkau masyarakat luas.

"Karena warga Tarakan berada di bawah pembinaan pemerintah daerah, maka nantinya informasi ini akan diteruskan sampai ke lurah, camat dan RT agar warga yang bekerja mengetahui hak-haknya," katanya.