Sikapi Isu Panas Nasional, Pemprov Kaltara Gandeng Forkopimda dan Tokoh Ambil Langkah Antisipasi

TRIBUNKALTARA.COM, TANJUNG SELOR – Menyikapi kondisi beberapa wilayah di Indonesia yang sempat memanas dengan berbagai aksi unjuk rasa yang berujung anarkis hingga penjarahan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara ( Kaltara) mengambil langkah cepat untuk tetap menjaga stabilitas dan kondusifitas di Kaltara.

Melalui Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Tokoh Masyarakat hingga Organisasi Masyarakat (Ormas) di wilayah Kaltara, sore ini Selasa (3/9/2025).

Bertempat di Aula Gedung Gubernur Kaltara yang berlokasi di Jalan Kolonel Soetadji, Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), agenda Rakor dibalut dengan skema diskusi tanya jawab hingga penyampaian komitmen untuk tetap menjaga kondusifitas dan keamanan di Kaltara.

Dalam kesempatan ini Gubernur Kaltara, Zainal Paliwang mengajak seluruh jajaran Forkopimda, tokoh masyarakat hingga ormas untuk terus menjaga kondusifitas di wilayah Kalatara.

Baca juga: Bupati Ibrahim Ali Ajak Masyarakat Tana Tidung Tetap Tenang di Tengah Banyaknya Demonstrasi

“Sayak mengajak untuk seluruh jajaran Forkopimda, tokoh masyarakat hingga ormas untuk menjaga kondusifitas di Kaltara, agar Kaltara tetap menjadi daerah yang aman dan kondusif,” kata Zainal usai menghadiri kegiatan, Rabu (3/9/2025).

Zainal menyampaikan bahwa agenda ini digelar berdasarkan himbauan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) agar dapat mengumpulkan tokoh masyarakat di daerah masing-masing.

“Tujuannya adalah untuk mempererat persatuan, menjaga wilayah masing-masing agar tidak terprovokasi serta tidak mudah menerima informasi tanpa penyaringan terlebih dahulu,” ungkapnya.

Dalam agenda yang berlangsung kurang lebih 4 jam ini, berbagai aspirasi disampaikan oleh perwakilan Tokoh Masyarakat serta ormas kepada Pemprov Kaltara, mulai dari permasalahan wilayah perbatasan hingga ketenagakerjaan.

Salah satunya Ignasius perwakilan Tokoh Masyarakat Dayak Blusu yang menyampaikan kondisi wilayah perbatasan khususnya di Krayan yang masih sangat membutuhkan perhatian pemerintah salah satunya infrastruktur.

Pihaknya berharap agar pemerintah tidak hanya membahas permasalahan perbatasan di meja kantor tetapi harus turun langsung ke lapangan untuk melihat situasi saat ini.

Baca juga: Pertimbangkan Kondusifitas Daerah, Paguyuban dan Lembaga Adat Bahas Nasib Irau Malinau Kaltara 2025

“Mari untuk para pemimpin daerah kita duduk bersama di perbatasan, ditinjau langsung daerah perbatasan apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat kami terutama di Krayan. Kalau cuma rapat-rapat di kantor itu belum memberikan solusi karena belum tahu permasalahan sebenarnya,” ungkapnya.

Meski diwarnai dengan berbagai masukan, namun pelaksanaan Rakor bersama Forkopimda, Tokoh Masyarakat hingga Ormas di Kaltara ini berjalan lancar.

(*)

Penulis : Desi Kartika Ayu Nuryana