DPRD Nunukan Soroti Dapur MBG Sebuku Seomplek dengan THM, Pertanyakan Survei Badan Gizi Nasional

TRIBUNKALTARA.COM, NUNUKAN - Keberadaan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Desa Apas, Kecamatan Sebuku, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara (Kaltara) menuai sorotan.

Setelah beredar foto yang menunjukkan bangunan dapur MBG berdiri bersebelahan dengan Tempat Hiburan Malam (THM), kini DPRD Nunukan ikut angkat bicara.

Anggota DPRD Nunukan, Donal menilai lokasi dapur MBG tersebut tidak pantas dan bisa merusak citra program nasional yang digadang Presiden Prabowo untuk meningkatkan gizi anak sekolah.

"Terus terang, saya geleng-geleng kepala melihat persoalan ini. Bayangkan saja, dapur MBG yang katanya program strategis untuk anak-anak sekolah justru berdiri menempel dengan tempat hiburan malam. Pertanyaannya, di mana sensitivitas sosial kita?," kata Donal kepada TribunKaltara.com, Jumat (05/09/2025), siang.

Baca juga: Beredar Foto Dapur MBG di Sebuku Nunukan Satu Kompleks dengan Tempat Hiburan Malam

Politisi asal Dapil IV Kabupaten Nunukan itu menyampaikan bahwa program MBG adalah kebijakan nasional yang sangat strategis untuk meningkatkan gizi dan kualitas pendidikan anak. 

Namun, jika pelaksanaannya tidak memperhatikan aspek lingkungan dan etika sosial, justru akan menimbulkan kecurigaan dan mencederai kepercayaan masyarakat.

"Saya menilai hal ini tidak semestinya dibiarkan begitu saja. Lokasi dapur MBG harus steril dari aktivitas yang bertolak belakang dengan dunia pendidikan dan perlindungan anak. Apalagi disebutkan tempat hiburan malam itu masih beroperasi. Ini jelas menimbulkan tanda tanya besar, mengapa bisa ada pembiaran?," ucap Donal.

Donal juga mempertanyakan prosedur pendirian dapur MBG di Sebuku. Sebab, dapur tersebut disebut sudah disurvei oleh tim Yayasan Solusi Membangun Bangsa bersama Badan Gizi Nasional pada Juli 2025.

"Kalau sudah ada survei resmi dari Badan Gizi Nasional, kenapa bisa kecolongan soal lokasi yang jelas tidak pantas? Kami minta Dinas Pendidikan Nunukan dan juga Dinas Provinsi Kaltara jangan hanya diam. Segera evaluasi. Kalau lembaga pendidikan tidak evaluasi, artinya ikuti melegitimasi karena melakukan pembiaran," ujarnya.

Baca juga: Gubernur Kaltara Zainal Minta Menu Ikan Diutamakan dalam Program MBG di Kaltara, Tiap Hari Menu Beda

Donal menegaskan bahwa DPRD Nunukan akan mengawal isu ini dan memastikan pemerintah daerah bersikap tegas. 

"Kalau memang serius ingin menghadirkan program makan bergizi gratis yang berkualitas, harus dipastikan dapurnya selain bersih, berada di tempat yang pantas, terhormat, dan bebas dari stigma negatif. Itu sama saja memberi ruang bagi kontroversi dan merusak citra program pemerintah pusat," ungkapnya.

Penulis: Febrianus Felis