Berita Malinau Terkini
Arah APBD 2026 Malinau Kaltara Dibahas, Wabup: Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi Prioritas
Pemkab Malinau bersama DPRD Malinau dalam tahap pembahasan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk RAPBD 2026.
Penulis: Mohamad Supri | Editor: M Purnomo Susanto
TRIBUNKALTARA.COM, MALINAU – Pemkab Malinau bersama DPRD Malinau, Kaltara dalam tahap pembahasan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk RAPBD 2026.
Pada rapat paripurna, tiga fraksi DPRD telah sepakat membahas RAPBD Malinau 2026 dengan sejumlah catatan pada sisi efektivitas belanja.
Hal ini dikarenakan adanya rencana Pemerintah RI mengalihkan TKD atau transfer ke daerah menjadi belanja kementerian/lembaga.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Malinau, Jakaria menjelaskan Pemkab Malinau telah mengatur skema belanja menghadapi tantangan fiskal ke depan.
Baca juga: Kapolda Kaltara Hadiri Sidang Paripurna DPRD, Wujud Sinergitas dengan Legislatif dan Eksekutif
Meski belum ada nilai pasti terkait rencana ini, Jakaria optimistis pembangunan dan perekonomian daerah tetap kondusif.
“Pemerintah Kabupaten Malinau juga mengantisipasi kemungkinan di antaranya dengan efektivitas belanja pada sisi yang paling berdampak, termasuk pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat,” kata Jakaria saat ditemui di DPRD Malinau, Selasa (16/9/2025).
Skema belanja prioritas diukur berdasarkan kondisi perekonomian daerah tahun 2026. Pembahasan lanjutan akan dibahas bersama DPRD Malinau.
Meski begitu, anggaran yang direncanakan pemerintah daerah telah diterima DPRD. Semua fraksi menyatakan menerima dan siap membahas lebih lanjut pada sidang berikutnya.
Wakil Bupati Malinau menyampaikan, tim Badan Anggaran pemerintah daerah telah mendiskusikan estimasi anggaran bersama DPRD.
Baca juga: Rapat Paripurna Pengesahan RPJMD Nunukan Diwarnai Interupsi, Demokrat Sorot Laporan Bapemperda
“Kami berterima kasih atas saran dan masukan dari fraksi-fraksi. Perhatian lebih besar diberikan untuk peningkatan kesejahteraan guru, tenaga kesehatan, serta penguatan kinerja ASN,” katanya.
Tahun 2026, pemerintah daerah bersama DPRD menargetkan dorongan pembangunan infrastruktur yang tidak berlebihan.
Prioritas diarahkan pada program yang langsung berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
(*)
Penulis: Mohammad Supri
| Sektor Pertanian di Kabupaten Malinau Serap 43,48 Persen Pekerja, Masih Didominasi Warga Lokal |
|
|---|
| Sepuluh Paket Pekerjaan Strategis Malinau 2026 Masuk Tahap Pengawasan Intensif Inspektorat |
|
|---|
| KSP CU Femung Pebaya Luncurkan Komunitas Teritori, Dekatkan Pelayanan Merata di Kalimantan Utara |
|
|---|
| Panitia di 12 RT Desa Malinau Hulu Tetapkan Bursa Calon Ketua RT, Didominasi Calon Tunggal |
|
|---|
| Dikebut Sejak Awal Februari 2026, Inspektorat Catat LHKPN Pejabat Pemkab Malinau Capai 100 Persen |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/kaltara/foto/bank/originals/Rapat-paripurna-RAPBD-Malinau-2025-dtyjnh.jpg)