Soal PLBN Sebatik Belum Beroperasi, Warga dan DPRD Nunukan Kecewa, Wartawan Ikut Bersuara

TRIBUNKALTARA.COM, NUNUKAN - Kunjungan kerja Wakil Menteri Dalam Negeri ( Wamendagri) Bima Arya bersama rombongan Komisi II DPR RI, Deddy Sitorus ke Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara ( Kaltara), Sabtu (4/10/2025), justru meninggalkan jejak kekecewaan di daerah perbatasan.

Alih-alih membawa harapan baru terkait percepatan pengoperasian Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sebatik, kunjungan itu justru memicu aksi demonstrasi warga hingga aksi penyegelan PLBN Sebatik.

Kemarahan warga muncul lantaran tak ada kepastian kapan PLBN Sebatik benar-benar dioperasikan. 

Padahal fasilitas PLBN dengan nilai pembangunan mencapai Rp200 miliar lebih itu sudah berdiri megah, namun belum difungsikan sama sekali sejak diresmikan Presiden Jokowi pada Rabu (02/10/2024) bersama 6 PLBN lainnya di Indonesia.

Baca juga: DPRD Nunukan Kecewa, Penyampaian Aspirasi Dibatasi saat Wamendagri dan DPR RI Kunjungi PLBN Sebatik

Dua diantara 7 PLBN yang diresmikan Presiden Jokowi terletak di Kabupaten Nunukan, Kaltara.

Diantaranya PLBN Sei Nyamuk di Kecamatan Sebatik Utara, Kaltara dan PLBN Labang di Kecamatan Lumbis Pansiangan.

"Sudah berkali-kali pejabat datang, tapi hasilnya nihil. Kami hanya dijadikan latar belakang foto kunjungan," ujar koordinator aksi demonstrasi, Dedy Kamsidi.

Hal serupa juga disampaikan Isyak, perwakilan pemuda Sebatik. Ia menyatakan penyegelan ini adalah simbol kekecewaan warga.

"Kami akan segel PLBN sampai ada kepastian. Anak-anak perbatasan ingin suaranya didengar, bukan sekadar dijanjikan," kata Isyak.

Tak hanya warga, kalangan legislatif daerah juga meluapkan kekesalannya.

Sejumlah anggota DPRD Nunukan mengaku kecewa karena dialog dengan pejabat pusat dilakukan terburu-buru dan tidak menghasilkan kesimpulan konkret.

"Kita awalnya senang saat mendengar ada kunjungan dari Komisi II DPR RI dan Kemendagri. Kami pikir itu buah dari kunjungan kerja kami beberapa waktu lalu ke KSP (Kantor Staf Presiden). Tapi ternyata, hasilnya kembali ke titik awal. Nggak jelas jadinya," ucap Hamsing Kepada TribunKaltara.com, Minggu (05/10/2025), siang.

Politisi Hanura itu menuturkan, DPRD Nunukan bahkan tidak diberi banyak waktu untuk menyampaikan pandangan terkait urgensi pengoperasian PLBN Sebatik.

"Baru saya Assalamulaikum, sudah dibilang singkat saja. Katanya, tolong jangan lama-lama, karena Wamen mau cepat-cepat kembali ke Jakarta," tambah Hamsing dengan nada kecewa.

Sementar itu, Ketua Komisi I DPRD Nunukan Andi Mulyono menyampaikan bahwa keberadaan PLBN Sebatik yang dinilai mangkrak sama saja dengan bentuk pemborosan anggaran negara.

"Lebih dari Rp200 miliar uang rakyat habis, tapi sampai sekarang tidak dimanfaatkan. Ini jelas merugikan keuangan negara," tutur Andi Mulyono.

Selain itu, Andi Mulyono juga mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk turun tangan dan memberi instruksi tegas kepada kementerian terkait.

"Kalau tidak bisa difungsikan, pihak yang merencanakan maupun melaksanakan pembangunan ini harus diproses hukum. Jangan sampai uang negara hanya dihamburkan," ungkapnya.

Wartawan Lokal Ikut Kecewa

Selain warga Sebatik dan pejabat legislatif Nunukan, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Nunukan, Taslee juga mengutarakan kekecewaannya.

Dia menilai kunjungan pejabat negara setingkat Wamendagri seharusnya melibatkan wartawan lokal.

"Tidak ada rundown kunjungan Wamendagri yang dibagikan ke wartawan daerah. Kami tidak tahu kegiatan-kegiatan Wamendagri di Sebatik. Padahal akses liputan ke Sebatik tidak mudah, harus lewat laut dan darat dari ibukota kabupaten," pungkas Taslee.

Ia juga menyoroti adanya perlakuan tidak adil terhadap jurnalis lokal.

"Wartawan dari luar daerah difasilitasi, sementara kami yang selama ini liput di perbatasan justru tidak diberi akses. Ini ironis," terang Taslee.

Taslee menambahkan, pejabat negara yang datang membawa nama rakyat semestinya membuka ruang dialog yang maksimal dan lebih substantif, bukan sekadar kunjungan seremonial.

"Beliau ke lapangan dalam rangka tugas negara, dibiayai oleh negara, dan membawa harapan rakyat perbatasan. Seyogianya dialognya maksimal dan disertai kepastian kapan PLBN dioperasikan," tandasnya.

Baca juga: Warga Segel PLBN Sebatik Nunukan, Tagih Pemerintah Fungsikan Bangunan Rp200 Miliar yang Mangkrak

Dikutip dari rilis Prokopim Setkab Nunukan melalui facebook resmi Pemkab Nunukan, Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan yang berasal dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kaltara Deddy Sitorus menegaskan, persoalan PLBN Sebatik itu harus segera ditindaklanjuti.

"Kami serahkan ke BNPP untuk menindaklanjuti agar persoalan ini dapat segera diselesaikan. Menteri Dalam Negeri saya harap dapat menjadi pihak yang mewakili pemerintah untuk membicarakan soal boarding cross agreement, termasuk dalam forum Sosek Malindo dan berbagai mekanisme lainnya, sehingga dapat tercipta umbrella agreement yang mampu menjawab persoalan-persoalan tadi," jelas Deddy Sitorus.

Selain ke PLBN Sebatik, rombongan Wamendagri dan Komisi II DPR RI, menyempatkan diri melihat Patok-3 perbatasan RI-Malaysia termasuk rumah dua negara, Indonesia-Malaysia yang menjadi ikon unik di Desa Aji Kuning, Sebatik.

Penulis: Febrianus Felis