Bahas APBD Murni 2026, Pendapatan Pemkot Tarakan Ditarget Rp 930 Miliar

Rancangan Perda APBD Tahun 2026 memuat program dan kegiatan yang direncanakan beserta pendanaannya, sesuai dengan norma serta prinsip penganggaran yang berlaku.

Sebelumnya juga, Wakil Wali Kota Tarakan, Ibnu Saud Is, sudah menghadiri Rapat Paripurna X DPRD dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi terhadap nota penjelasan pemerintah mengenai Raperda APBD Kota Tarakan Tahun Anggaran 2026.

Sebanyak tujuh fraksi memberikan pandangan umum secara berurutan, dimulai dari Fraksi Golkar, diikuti Fraksi PKS, Fraksi Harapan, Fraksi Gerindra, Fraksi Demokrat, Fraksi PDI-Perjuangan, dan Fraksi PKB.

“Penyampaian pandangan umum ini menjadi tahap penting dalam proses pembahasan Raperda APBD sebelum memasuki agenda selanjutnya,” kata Ibnu Saud Id.

Pada Sabtu, 29 November 2025, Ibnu Saud memberikan penyampaian jawaban pemerintah atas Pandangan Umum Anggota Dewan Lewat Fraksi terhadap Raperda tentang APBD Kota Tarakan Tahun Anggaran 2026.

Dalam sidang tersebut, Wakil Wali Kota menyampaikan apresiasi kepada seluruh Fraksi DPRD atas pandangan dan masukan yang dinilai penting untuk menyempurnakan penyusunan RAPBD 2026. 

Pemerintah lanjutnya menegaskan bahwa penyusunan anggaran dilakukan sesuai regulasi nasional dan menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari penurunan dana transfer, kondisi ekonomi global, hingga isu perubahan iklim.

“Berbagai upaya akan dilakukan pemerintah kota dalam meningkatkan PAD, termasuk upaya melalui digitalisasi pajak, penataan retribusi, dan penguatan BUMD/BLUD.

Pada sektor belanja, pemerintah memprioritaskan program sesuai RPJMD, termasuk penanganan banjir, peningkatan kualitas SDM, pemberdayaan perempuan, serta bantuan dan perlindungan sosial,” pungkasnya.

(*)

Penulis: Andi Pausiah

Baca Berita Terkini Tribun Kaltara di Google News