Pemkab Nunukan Prioritaskan Stabilitas Layanan, Skema Kerja Fleksibel ASN Masih Dikaji

Ringkasan Berita:

• Meski secara nasional terbit Surat Edaran Menteri PAN-RB Nomor B/531/M.KT.02/2025, Pemkab Nunukan belum menerapkan sistem kerja fleksibel atau work from anywhere (WFA).
• Aktivitas ASN di Nunukan masih berjalan dengan pola dan jam kerja normal, demi menjaga kesinambungan pelayanan publik menjelang libur akhir tahun.
• Pemkab Nunukan menegaskan akan menyesuaikan kebijakan bila ada arahan teknis lanjutan, sementara seluruh perangkat daerah diminta tetap disiplin menjalankan tugas sesuai ketentuan.

TRIBUNKALTARA.COM, NUNUKAN – Wacana penerapan kerja fleksibel bagi Aparatur Sipil Negara ( ASN ) selama momen Natal dan Tahun Baru ( Nataru ),  belum serta-merta diadopsi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan.

Hingga kini, aktivitas kerja ASN di lingkungan Pemkab Nunukan masih berjalan dengan pola dan jam kerja normal.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia ( BKPSDM ) Kabupaten Nunukan, Kaharuddin Tokong, menyampaikan bahwa belum adanya regulasi turunan menjadi pertimbangan utama pemerintah daerah untuk tetap mempertahankan sistem kerja yang berlaku saat ini.

Menurut Kaharuddin, meskipun secara nasional telah terbit Surat Edaran Menteri PAN-RB Nomor B/531/M.KT.02/2025, namun pemerintah daerah masih menunggu arahan lanjutan yang lebih teknis sebelum melakukan penyesuaian kebijakan internal.

Baca juga: BKPSDM Nunukan Beri Toleransi Peserta PPPK Tahap II Alami Kondisi Darurat: Bisa Jadwal Ulang Ujian

“Hingga saat ini, jam dan waktu kerja ASN masih mengacu pada ketentuan yang berlaku. 

Belum ada keputusan yang secara resmi mengatur penerapan work from anywhere (WFA) di lingkungan pemerintah daerah,” ujar Kaharuddin kepada TribunKaltara.com, Kamis (25/12/2025).

Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah mengambil sikap kehati-hatian demi menjaga kesinambungan pelayanan publik.

Terutama di tengah meningkatnya kebutuhan layanan masyarakat menjelang libur akhir tahun.

“Fokus utama kita adalah memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal.

Baik pelayanan langsung maupun pelayanan pendukung, semuanya harus tetap terjaga,” ucapnya.

Kaharuddin juga menekankan pentingnya kedisiplinan dan tanggung jawab ASN dalam menjalankan tugas, terlepas dari berkembangnya berbagai wacana kebijakan kerja fleksibel di tingkat nasional.

Pemkab Nunukan, lanjutnya, akan melakukan penyesuaian kebijakan apabila telah terdapat arahan lanjutan yang jelas dan sesuai dengan kondisi daerah.

"Untuk sementara, seluruh perangkat daerah diminta tetap menjalankan tugas sesuai ketentuan yang berlaku," ungkap Kahar.

(*)

Penulis: Febrianus Felis

Baca Berita Terkini Tribun Kaltara di Google News