DPRD Nunukan dan Dinas Perikanan Sepakati Empat Langkah Atasi Kelangkaan Solar Nelayan di Sebatik

TRIBUNKALTARA.COM, NUNUKAN – Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang dialami nelayan di Kecamatan Sebatik, Nunukan, Kalimantan Utara, mendapat perhatian serius DPRD.

Komisi II DPRD Nunukan menggelar pertemuan bersama Dinas Perikanan untuk mencari solusi konkret agar aktivitas nelayan kembali normal.

Ketua Komisi II DPRD Nunukan, Andi Fajrul Syam, menyampaikan pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan empat langkah strategis, guna membenahi pengelolaan BBM subsidi nelayan.

"Pertemuan ini fokus pada pembenahan tata kelola BBM subsidi nelayan, karena kelangkaan solar sudah berdampak langsung pada menurunnya aktivitas melaut masyarakat di perairan Sebatik," ujar Fajrul kepada TribunKaltara.com, Rabu (07/01/2025).

Berikut 4 langkah atasi kelangkaan solar:

1. Sinkronisasi dan pembaruan data nelayan penerima BBM subsidi.

DPRD dan Dinas Perikanan sepakat melakukan validasi agar data penerima benar-benar sesuai dengan jumlah armada nelayan yang aktif beroperasi.

Langkah ini diharapkan mampu mencegah ketimpangan antara kebutuhan riil di lapangan dengan kuota yang tersedia.

2. penguatan koordinasi lintas sektoral.

DPRD Nunukan, Dinas Perikanan, serta pihak penyalur BBM seperti SPBU dan SPBN akan membangun pola pengawasan bersama guna menutup celah distribusi yang kerap memicu kelangkaan solar bagi nelayan.

3. Komisi II DPRD Nunukan mendorong pengkajian penambahan kuota BBM subsidi khusus nelayan Sebatik.

Usulan tersebut akan disusun secara terukur untuk diajukan ke Pertamina dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), dengan mempertimbangkan posisi Sebatik sebagai wilayah perbatasan yang memiliki karakteristik strategis.

4. Nelayan Sebatik tidak pantas terus mengalami krisis energi.

Pembenahan distribusi BBM ini dipandang sebagai langkah awal untuk mengembalikan stabilitas pasokan dan menopang roda ekonomi masyarakat pesisir.

Fajrul menegaskan, kelangkaan BBM jenis solar bukan sekadar persoalan teknis, melainkan menyentuh langsung kehidupan nelayan dan rantai pasok ikan di Kabupaten Nunukan.