Deklarasi Zero Halinar di Lapas Nunukan, Perintah Berantas Oknum Petugas

Ringkasan Berita:

• Narkoba dan pungutan liar masih menjadi pekerjaan rumah besar di lingkungan pemasyarakatan, termasuk adanya dugaan keterlibatan oknum petugas.
• Praktik narkoba dan pungli di dalam lapas masih terjadi dengan berbagai modus, sehingga diperlukan pengawasan ketat untuk menutup celah pelanggaran.
• Ditjenpas akan tindak tegas terhadap siapa pun yang terlibat atau membiarkan pelanggaran terjadi.

 

 

 

 

TRIBUNKALTARA.COM, NUNUKAN - Pergantian pucuk pimpinan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Nunukan berlangsung dengan penegasan keras dari Kantor Wilayah (Kanwil) Ditjen Pemasyarakatan Kalimantan Timur terkait pemberantasan pelanggaran di dalam lapas.

Kepala Kanwil Ditjenpas Kaltim, Endang Lintang Hardiman, menghadiri langsung serah terima jabatan (sertijab) Kalapas Nunukan dari Puang Dirham kepada Donny Setiawan, yang ditandai dengan pembacaan deklarasi Zero Halinar (handphone ilegal, pungutan liar, dan narkoba).

Dalam kesempatan itu, Endang memberikan peringatan keras bahwa praktik pelanggaran di lingkungan pemasyarakatan masih menjadi ancaman serius, termasuk dugaan keterlibatan oknum petugas.

“Masih ada pengkhianatan dari petugas kita sendiri. Ini yang harus kita berantas tanpa kompromi,” tegasnya.

Baca juga: Sertijab Kalapas Nunukan, Donny Setiawan Resmi Pimpin Lapas Kelas II B

Ia menegaskan bahwa deklarasi Zero Halinar bukan sekadar seremoni, melainkan perintah langsung Ditjenpas yang wajib dijalankan di seluruh lapas dan rumah tahanan (rutan).

“Zero Halinar ini adalah pengingat bahwa tugas kita belum selesai. Masih ada tantangan dan potensi pelanggaran yang harus diberantas,” ujarnya kepada TribunKaltara.com.

Ia juga menyoroti bahwa permasalahan seperti narkoba dan pungutan liar masih menjadi pekerjaan rumah besar di lingkungan pemasyarakatan, termasuk adanya dugaan keterlibatan oknum petugas.

Bahkan, ia menekankan akan ada tindakan tegas terhadap siapa pun yang terlibat atau membiarkan pelanggaran terjadi.

Menurutnya, pengawasan tidak bisa hanya dilakukan internal, tetapi juga membutuhkan peran media, aparat penegak hukum, hingga pemerintah daerah.

“Kalau ada indikasi pelanggaran atau keterlibatan oknum, silakan laporkan. Identitas pelapor akan kami lindungi,” tegasnya.

Endang juga mengakui bahwa praktik narkoba dan pungli di dalam lapas masih terjadi dengan berbagai modus, sehingga diperlukan pengawasan ketat untuk menutup celah pelanggaran.

Ia menegaskan, kunci utama pencegahan kejahatan adalah memutus dua hal, yaitu niat dan kesempatan.

“Kalau kesempatan kita tutup, maka niat itu tidak akan bisa jalan,” katanya.

Sementara itu, acara sertijab ditutup dengan peninjauan ke blok hunian warga binaan serta perkenalan Kalapas baru kepada para warga binaan, menandai awal tugas kepemimpinan Donny Setiawan di Lapas Nunukan.

(*)
Penulis: Fatimah Majid