Program Koperasi Merah Putih dan Makan Bergizi Gratis Bergulir, OJK Ingatkan Risiko Kredit Macet

Ringkasan Berita:

• OJK mendukung penuh penguatan ekonomi melalui Koperasi Desa Merah Putih dan sinergi bank Himbara.
• Rencana penghapusan catatan SLIK untuk pinjaman di bawah Rp 1 juta agar masyarakat lebih mudah mengakses kredit besar.
• Kebijakan ini bertujuan memperluas akses modal bagi pelaku usaha kecil dengan tetap menjaga risiko kredit macet.

TRIBUNKALTARA.COM, TANA TIDUNG - Program pemerintah dalam mendorong penguatan ekonomi masyarakat melalui Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan berbagai skema pembiayaan terus dimatangkan, termasuk penyesuaian kebijakan agar akses kredit semakin terbuka bagi masyarakat.

Sejumlah kebijakan yang tengah disiapkan diharapkan mampu mempermudah masyarakat, khususnya pelaku usaha kecil, dalam memperoleh akses kredit tanpa terkendala riwayat pinjaman dengan nominal kecil.

Kepala Divisi Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) dan Perlindungan Konsumen OJK Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, Yulianta, menyebutkan program pemerintah tersebut diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis masyarakat, dengan tetap memperhatikan aspek kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaan.

“Kalau dari OJK selalu mendukung program pemerintah, baik itu terkait MBG maupun koperasi Merah Putih. Karena itu program dari Bapak Presiden, tentu kami akan mendukung, biasanya juga bekerja sama dengan bank Himbara,” ujar Yulianta kepada TribunKaltara.com, Sabtu (25/4/2026).

Baca juga: Program Subsidi KUR 0 Persen Bupati Nunukan Gagal Dilakukan, OJK dan Kemendagri Nilai Tumpang Tindih

Dalam implementasinya, program ini tetap mempertimbangkan berbagai risiko, salah satunya potensi kredit macet, sehingga diperlukan mekanisme yang tepat agar penyaluran pembiayaan tetap sehat.

Di sisi lain, pemerintah juga tengah mengkaji kebijakan terkait Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), khususnya untuk pinjaman dengan nilai kecil.

Melalui wacana tersebut, pinjaman di bawah Rp 1 juta direncanakan tidak lagi tercatat dalam SLIK, sehingga masyarakat yang memiliki riwayat kredit kecil tetap memiliki peluang untuk mengakses pembiayaan yang lebih besar.

Kebijakan ini dinilai penting mengingat banyak masyarakat yang sebelumnya terkendala mengajukan kredit hanya karena riwayat pinjaman kecil, seperti transaksi paylater, yang tercatat dalam sistem.

Dengan adanya penyesuaian kebijakan ini, diharapkan program-program pemerintah dapat berjalan lebih optimal, sekaligus membuka ruang yang lebih luas bagi masyarakat dalam mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan.

Pembahasan terkait mekanisme tersebut saat ini masih terus dilakukan bersama kementerian terkait dan sektor perbankan, guna memastikan implementasi yang tepat sasaran dan berkelanjutan.

(*)

Penulis : Rismayanti