4 Fakta Kartu Pers Istana Jurnalis CNN Dicabut usai Tanya MBG ke Prabowo, Ini Respons Mensesneg

"Saya monitor perkembangan itu. Habis ini saya akan panggil langsung Kepala BGN dan beberapa pejabat," ujar Prabowo.

Namun, tak lama setelah itu, beerdar kabar di media sosial bahwa Diana sudah tidak lagi menjadi wartawan istana karena kartu persnya dicabut oleh Biro Pers, Media, dan Informasi (BPMI) Sekretariat Presiden.

Baca juga: 6 Fakta Rantis Brimob Lindas Ojol hingga Tewas, Keluarga Minta Keadilan, Komnas HAM Kecam Kepolisian

2. Pernyataan CNN Indonesia

Pemimpin Redaksi CNN Indonesia, Titin Rosmasari, mengaku terkejut dengan langkah BPMI.

Ia menyebut keputusan tersebut tidak disertai alasan yang jelas.

“Kami sangat terkejut ketika mendengar instruksi BPMI agar Diana menyerahkan ID Istana. Hingga surat ini kami buat, belum ada penjelasan resmi tentang alasan di balik perintah itu,” ujar Titin dalam keterangannya, Minggu (28/9/2025).

Titin pun menceritakan kronologi kartu pers Istana Diana diambil oleh BPMI di kantor CNN Indonesia.

“Tepatnya pukul 18.15 WIB, seorang petugas BPMI (Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden) mengambil ID pers Diana di kantor CNN Indonesia,” kata Titin dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Minggu (28/9/2025).

Berkaitan dengan pernyataan yang diajukan Diana Valencia mengenai keracunan MBG kepada Prabowo, menurut redaksi CNN Indonesia, itu memang pertanyaan yang perlu diajukan.

“Pertanyaan jurnalis CNN Indonesia Diana Valencia ke Presiden Prabowo adalah kontekstual dan sangat penting yang menjadi perhatian publik Indonesia belakang ini, yaitu isu MBG,” kata Titin.

Menanggapi pencabutan kartu pers tersebut, CNN telah mengajukan surat resmi ke BPMI dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi untuk meminta penjelasan.

3. Dewan Pers Turun Tangan

Dewan Pers pun telah menerima pengaduan terkait terkait pencabutan kartu pers reporter CNN Indonesia yang bertugas di Istana Kepresidenan.

Dewan Dewan Pers menyampaikan keprihatinan dan menyerukan kepada seluruh pihak untuk menjunjung tinggi prinsip kemerdekaan pers sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Ketua Dewan Pers, Prof. Dr. Komaruddin Hidayat, menegaskan bahwa tindakan yang berpotensi menghambat kerja jurnalistik harus diklarifikasi secara terbuka.