6 Menko Kabinet Prabowo Subianto Kompak Usulkan Tambahan Anggaran Tahun 2026, Untuk Apa Saja?

TRIBUNKALTARA.COM - Enam Menteri Koordinator (Menko) Kabinet Prabowo Subianto kompak mendatangi gedung DPR RI, Senin (7/7/2025).

Mereka mengajukan usulan tambahan anggaran untuk tahun 2026 dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran (Banggar) dan komisi terkait di DPR RI.

Dari tujuh Menko, enam orang yang hadir langsung di forum menilai pagu indikatif dari pemerintah saat ini belum mencukupi untuk menjalankan program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Sementara itu Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto tak hadir sebab tengah mendampingi Presiden di KTT BRICS Brasil.

Lantas berapa dan untuk apa sajakah usulan tambahan anggaran masing-masing kementerian? Simak rangkumannya berikut ini.

1. Menko Kumham - Yusril Ihza Mahendra

Dalam rapat bersama Badan Anggaran, Kementerian Koordinator Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Imigrasi dan Paspor (Kemenko Kumham Imipas), Yusril Mahendra mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 100,609 miliar untuk tahun anggaran 2026.

Yusril menjelaskan, pagu indikatif untuk Kemenko Kumham Imipas pada 2026 telah ditetapkan sebesar Rp 124,633 miliar. Angka itu mengalami penurunan dibandingkan pagu anggaran tahun 2025.

Untuk mengimbangi kebutuhan program prioritas kementeriannya, Yusril pun mengajukan penambahan anggaran yang difokuskan pada belanja non-operasional dan belanja modal.

Ia mengungkapkan, pada tahun sebelumnya kementerian ini hanya mendapat Rp 9 miliar dan sempat kesulitan membayar gaji pegawai.

Setelah intervensi DPR, alokasi ditingkatkan menjadi Rp 325 miliar, namun hingga 7 Juli 2025 baru terealisasi Rp 38 miliar.

2. Menko Polkam - Budi Gunawan

Sementara itu, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 728,8 miliar untuk tahun anggaran 2026.

"Berdasarkan surat bersama dari menteri PPN dan Menteri Keuangan, Kemenko Polkam memperoleh pagu indikatif pada tahun 2026 sebesar Rp 126,5 miliar," kata Budi dalam rapat.

Budi menuturkan, anggaran ini akan digunakan untuk menjalankan fungsi koordinasi lintas sektor, serta membangun command center politik dan keamanan senilai Rp 250 miliar.