Harap Disdukcapil Lakukan Rekam e-KTP di Lapas, KPU Tarakan : tak Punya e-KTP tak Miliki Hak Suara

TRIBUNKALTARA.COM, TARAKAN - Masih banyak narapidana di Lapas Klas II A Tarakan, Kalimantan Utara yang belum memiliki KTP elektroniknya (e-KTP).

"Kami sudah berkoordinasi pada Lapas Tarakan dan mereka menyampaikan beberapa warga binaan itu memang tidak dapat menunjukkan e-KTP," ujar anggota KPU Tarakan divisi Data, Jumaidah, pada Kamis (10/9/2020)

Ia menambahkan, narapidana yang bisa menunjukkan dan lengkap data terkait e-KTP hanya sekitar 300 orang.

• KPU Kaltara Akan Tunda Tes Kesehatan Balon Kepala Daerah, Teguh Dwi Prasetyo Beber Alasannya

• Ketua KPU Kaltara Suryanta Al Islami Sebut Protokol Kesehatan Masih Diabaikan Balon Gubernur

• Antisipasi Data Pemilih Ganda Jelang Pilgub Kaltara, KPU Tarakan Siap Gelar Pleno Pekan Ini

Pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catata Sipil Kota Tarakan, namun mereka juga tidak bisa menemukan kebenaran bahwa para narapidana yang tidak memilik e-KTP benar merupakan warga Tarakan.

"Kalau yang tidak ada KTP itu memang kita tidak tau dia berasal dari mana, maksudnya warga mana. Karena memang dia ditangkap di Tarakan tapi kita ndak tahu dia (Narapidana).

Dia mengaku orang Tarakan, tapi tidak bisa menunjukkan KTP-nya. Nah, yang bisa menunjukkan KTP-nya benar-benar warga Tarakan itu sekitar 300 aja," jelasnya.

Jumaidah mengatakan hingga saat ini, pihaknya masih menunggu edaran terbaru dan berharap dalam edaran tersebut memiliki solusi bagi warga yang tidak memiliki e-KTP.

• Irianto Lambrie dan Udin Hianggio Cuti Pilkada, Asisten 1 Beber Kriteria Calon Pjs Gubernur Kaltara

• Bercanda Soal Psikotes Pilgub Kaltara. Udin Hianggio Binggung Gambar Apa, Undunsyah Sebut Sudah Lupa

• Berbahaya! Sembunyi di Dalam Gudang Peti Jenazah Tionghoa, Ular Sendok Jawa Dievakuasi PMK Tarakan

"Siapa tau ni ya edaran dari atas menyarankan Capil datang ke Lapas bawa alat untuk rekam retina dan sebagainya itu.

Kan kalau dia sudah pernah merekam di daerah mana kan akan terdeteksi dia warga mana, siapa tahu ada edaran seperti itu akan memudahkan kita," harapnya.

"Tapi kalau memang tidak ada identitas sih, kita tidak bisa memberi data. Bukan tidak mau memberi hak suara tetapi sesuai dengan aturan, dia memiliki hak suara yaitu dia memiliki KTP elektronik," tutupnya. ( TribunKaltara.com / Risnawati )