Virus Corona
Epidemiolog Beber Risiko Kampanye Langsung Bisa Picu Klaster Pilkada dan Memperluas Covid-19
Epidemiolog Iwan Ariawan beber potensi sebaran Covid-19 meluas hingga muncul klaster pilkada andai kampanye langsung tetap digelar
lihat foto
TRIBUNKALTARA.COM - Epidemiolog Universitas Indonesia Iwan Ariawan memberi peringatan terkait potensi sebaran Covid-19 meluas hingga muncul klaster pilkada andai kampanye langsung tetap digelar.
Menurut Iwan Ariawan. kampanye langsung saat pelaksanaan pilkada 2020 berpotensi meningkatkan risiko penyebaran Covid-19.
Jika itu terjadi, maka bisa memicu klaster pilkada.
Melihat dari aturan bahwa kampanye langsung diperbolehkan dengan jumlah 100 orang berkumpul, kemungkinan adanya paling tidak satu orang yang sudah terinfeksi Covid-19 adalah 99% (prevalensi Covid-19 di populasi 5%), dan jika diperhatikan dari kecepatan penularan Covid-19 (beta) sebesar 0,2 kasus terinfeksi per hari.
Maka melihat perhitungan tersebut, jika ada 100 orang berkumpul dan ada 10 orang sudah terinfeksi Covid-19 (prevalensi 10%) tanpa protokol kesehatan yang benar akan menularkan ke 2 orang baru.
"Jadi kalau ada 10 orang kumpul seharian maka akan ada 2 orang tertular.
Masalahnya di kampanye offline itu sulit pastikan jumlah orang pertama dan sulit juga pastikan protokol kesehatan berjalan dengan baik," tutur Iwan dalam Diskusi Virtual Minggu (20/9).
• Demi Amankan Pencabutan Nomor Urut Pilgub, Polda Kaltara Libatkan Brimob
• KPU Malinau Manfaatkan Media Massa dan Daring Umumkan DPS
• Penyelenggara Pemilu Terpapar Covid-19, Ketua KPU Kaltara Suryanata Al Islami Khawatir
Berdasarkan hal tersebut jika diambil perhitungan skenario tengah, maka diasumsikan jika terdapat 1 juta titik kumpul kampanye dengan masa 100 orang atau lebih, dimana terdapat satu orang dipastikan positif dalam satu kerumunan.
Dimungkinkan ada potensi 2 kasus dari tiap perkumpulan kampanye langsung.
Maka diperkirakan bisa terdapat 2 juta orang terinfeksi Covid-19.
"Ini skenario tengah-tengah, kalau kampanye ada 1 juta titik kumpul dengan masa 100 atau lebih.
Kalau ini dilakukan, satu ini pasti ada satu positif. Ini akan potensi jumlah kasus, 2.084.560, tapi urusannya bukan itu saja, mereka balik ke rumah, itu akan meningkatkan penularan di rumah tangga.
Kalau kampanye offline maka akan ada potensi 5 juta orang terinfeksi, ini baru dia dan keluarga belum dia menularkan ke lingkungan," jelasnya.
Iwan menerangkan maka dapat disimpulkan pergerakan penduduk yang umumnya diikuti dengan kerumunan orang berhubungan dengan peningkatan kasus Covid-19.
Semakin banyak penduduk bergerak dan orang berkumpul disebut Iwan semakin banyak kasus Covid-19 kemungkinan terjadi.
Adapun perilaku pencegahan 3M atau menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak serta TLI (tes, lacak dan isolasi) yang seharusnya dapat menekan pertambahan kasus Covid-19 belum terlihat efeknya secara bermakna di Indonesia.
Cakupan pelaksanaan 3M yang benar dan TLI masih rendah sehingga efeknya belum bermakna untuk mengendalikan epidemi Covid-19.
"3M dan TLI bisa cegah harusnya. Di negara lain bisa berhasil. Kenapa kita tidak? karena cakupan pelaksanaan 3M dan TLI-nya masih rendah, jadi efeknya belum bermakna.
Saya lihat harus ada lembaga yang mantau agar 3M dan TLI berjalan. PSBB oke, tapi apakah dia lakukan PR-nya tadi (3M dan TLI)," ujarnya.
Ia juga menekankan Pilkada dengan kampanye langsung berpotensi menambah jumlah kasus Covid-19, yang tentunya akan meningkatkan puncak kasus dan memperpanjang epidemi Covid-19.
"Saya sarankan kampanye offline ditiadakan ya.
Serta mengatur waktu saat pencoblosan sehingga tidak terjadi banyak orang berkumpul nantinya saat Pilkada," tegasnya.
PP Muhammadiyah dan PBNU Minta Pilkada 2020 Ditunda
Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan DPR untuk meninjau kembali pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 di masa pandemi Covid-19.
Hal ini dikatakan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti dalam konferensi persnya, Senin (21/9/2020).
"Kami sampaikan bahwa usulan Muhammadiyah agar pelaksanaan Pilkada 2020 dipertimbangkan dengan seksama untuk ditunda pelaksanaannya," kata Mu'ti.
Mu'ti menjelaskan, usul penundaan tersebut diungkapkan dengan alasan kemanusiaan di masa pandemi Covid-19.
Menurut dia, keselamatan masyarakat di masa pandemi Covid-19 merupakan yang paling utama.
Terlebih lagi, saat ini jumlah pasien Covid-19 di Indonesia juga kian bertambah setiap harinya.
"Keselamatan masyarakat jauh lebih utama dibandingkan dengan pelaksanaan Pemilukada yang berpotensi menjadi klaster penularan Covid-19," ujar dia.
Sebelumnya, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama juga mendesak agar Pilkada 2020 ditunda.
Dalam pernyataan sikapnya, PBNU berpendapat bahwa melindungi kelangsungan hidup dengan protokol kesehatan sama pentingnya dengan menjaga kelangsungan ekonomi masyarakat.
"Namun karena penularan Covid-19 telah mencapai tingkat darurat, maka prioritas utama kebijakan negara dan pemerintah selayaknya diorientasikan untuk mengentaskan krisis kesehatan," demikian pernyataan PBNU.
Tahapan Pilkada Serentak 2020 terus berlanjut di 270 daerah meski pandemi Covid-19 kian meluas.
Kini, virus corona tipe 2 yang menyebabkan Covid-19 itu bahkan telah memapar sejumlah penyelenggara pilkada.
Pada awal September lalu, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Abhan mengumumkan, terdapat 96 pengawas pemilu ad hoc di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, yang dinyatakan positif Covid-19.
Dari 96 pengawas yang dinyatakan positif, sebanyak 20 orang merupakan pengawas tingkat kecamatan. Sedangkan 76 lainnya pengawas tingkat kelurahan/desa.
Ke-96 pengawas pemilu itu dinyatakan positif Covid-19 setelah melaksanakan pengawasan terhadap proses pencocokan dan penelitian (coklit) atau pemutakhiran data pemilih Pilkada 2020.
Pada 10 September Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Evi Novida Ginting Manik dinyatakan positif Covid-19. Kabar ini disampaikan oleh Ketua KPU Arief Budiman.
Tak berselang lama, giliran Arief Budiman yang dinyatakan positif Covid-19.
Hal itu diketahui usai Arief menjalani tes PCR atau swab test pada 17 September 2020.
Swab test ini dilakukan Arief Budiman untuk memenuhi syarat menghadiri rapat di Istana Kepresidenan Bogor.
Paling baru, Komisioner KPU RI Pramono Ubaid Tanthowi dinyatakan positif Covid-19. Hal itu disampaikan Pramono pada Sabtu (19/9/2020).
Sama seperti Arief, Pramono mengaku tak mengalami gejala apapun.
Merespons banyaknya penyelenggara yang positif Covid-19, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) kembali mendorong agar penyelenggaraan Pilkada 2020 ditunda.
"Kami pun sebetulnya memang sudah mengusulkan pilkada ini ditunda lagi supaya juga tidak semakin menambah penularan (virus corona)," kata Direktur Eksekutif Perludem Khoirunnisa Agustyati kepada Kompas.com, Jumat lalu.
Khoirunnisa mengatakan, semakin banyak penyelenggara pemilu yang positif Covid-19, kekhawatiran akan penularan virus corona di antara penyelenggara kian besar.
Apalagi, jika di saat bersamaan penyelenggara tak dilengkapi dengan alat pelindung diri yang mencukupi.
Perludem telah menyampaikan bahwa idealnya Pilkada tak digelar di situasi pandemi. Sebab, bagaimanapun protokol kesehatan dirancang, pilkada tetap memaksa orang-orang untuk melakukan pertemuan.
Padahal, hal itu berpotensi menyebarkan virus. "Sebetulnya situasi pilkada nggak kawin (cocok) dengan situasi pandemi.
Tahapan pilkada itu kan tahapan yang orang ketemu, berkumpul, sementara pandemi kan tidak seperti itu, harus jaga jarak, harus lebih banyak di rumah," ujar Khoirunnisa.
Dengan situasi yang demikian, Perludem mengusulkan agar dilakukan penundaan pilkada untuk sementara waktu.
Dalam waktu dekat yakni 23 September, KPU bakal menggelar penetapan pasangan calon kepala daerah.
Hari pemungutan suara Pilkada rencananya akan dilaksanakan secara serentak pada 9 Desember.
Adapun Pilkada 2020 digelar di 270 wilayah di Indonesia, meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.
(*)
![[FULL] Pakar: Pak Prabowo Bilangnya Kerja untuk Rakyat? Kok soal Tunjangan DPR Tak Kunjung Bersikap?](https://img.youtube.com/vi/KUoE3M9iDyA/mqdefault.jpg)
