Ada Berkas PNS dan Pegawai BUMN Penerima BLT JPS Tahap II di Nunukan, Begini Reaksi Dinsos

TRIBUNKALTARA.COM, NUNUKAN - Penyaluran Bantuan Langsung Tunai ( BLT ) Jaring Pengaman Sosial atau JPS tahap II di Nunukan, Kalimantan Utara, sempat dihebohkan dengan munculnya berkas PNS dan pegawai BUMN, Dinsos Nunukan tak tinggal diam.

sudah diterima 3.998 warga, ada 4 berkas yang ditolak Dinsos Nunukan.

Penyaluran BLT JPS tahap II berlangsung sejak Senin (19/10/2020), di GOR Dwikora Nunukan.

Sesuai jadwal yang telah disusun Dinsos Nunukan, penyaluran BLT akan dilakukan hingga Selasa (27/10/2020).

Diketahui, saat ini ada 3.998 keluarga penerima manfaat ( KPM ) pada JPS tahap II.

Kasi Penanganan Fakir Miskin (PFM), Dinsos Nunukan, Awalludin mengatakan pihaknya sempat menolak empat berkas sekaligus saat validasi data penerima BLT JPS tahap II.

Lantaran, dari pantauan dan pendeteksian empat berkas penerima bantuan, ternyata ada dua orang PNS, satu pegawai BUMN, dan satu penerima bantuan jenis lain.

"Sejauh ini ada empat berkas kita tolak, karena kita temukan dua orang PNS, satu pegawai BUMN dan satu penerima bantuan jenis lain, yang datanya masuk sama kita," kata Awalludin kepada TribunKaltara.com, saat ditemui tengah mengawasi proses pencairan, pukul 12.00 Wita.

Awalludin mengaku kenal dengan dua PNS dan satu pegawai BUMN yang hendak melakukan validasi data penerima BLT JPS tahap II, beberapa hari lalu.

"Begitu yang bersangkutan datang mau validasi data, karena sesama pegawai, ya saya kenal.

Kita langsung panggil dan berikan pengertian. Alhamdulillah mereka mau batalkan.

Satu penerima bantuan jenis lain, ketahuan saat validasi data," ujar Awalludin.

Menurut Awalludin, data yang ada dipihaknya saat ini, dihimpun dari masing-masing kelurahan.

Baca juga: APK dan Bahan Kampanye Pilgub Kaltara Tiba Awal November, KPU Beber Pemenang Tender Asal Bali

Baca juga: Misteri Hilangnya 3 Bocah Usia 7 Tahun di Langkat, Terakhir Terlihat Bermain di Dekat Kebun Sawit

Baca juga: BLT JPS Tahap II Cair ke 958 Warga di Dua Kelurahan, Dinsos Nunukan Utamakan Lansia

Baca juga: Beredar Kabar Rakyat Minta TNI-Polri Ditarik dari Papua, Mahfud MD Bereaksi Singgung KKB

"Data yang ada sama kita itu dari masing-masing kelurahan dan RT.

Kami harus percaya data itu, karena yang paling tau warganya adalah dua lembaga ini," tutur Awalludin.