Risma dapat Peringatan dari Jokowi Setelah Resmi Jadi Mensos, Presiden Ungkit Kasus Juliari Batubara

Tri Rismaharini alias Risma mendapat peringatan dari Jokowi setelah resmi menjabat Mensos, Presiden sempat ungkit kasus yang menimpa Juliari Batubara.

Kolase TribunKaltara.com via Tribunnews dan Tribun Jatim
Presiden Jokowi dan Tri Rismaharini. (Kolase TribunKaltara.com via Tribunnews dan Tribun Jatim) 

TRIBUNKALTARA.COM - Tri Rismaharini alias Risma mendapat peringatan dari Jokowi setelah resmi menjabat Mensos, Presiden sempat ungkit kasus yang menimpa Juliari Batubara.

Resmi menjabat Mensos, Risma mendapat pekerjaan rumah yang besar terkait penyaluran bantuan sosial ( bansos ).

Sampai-sampai Presiden Jokowi memberikan perhatian khusus terhadap penyaluran bansos ke masyarakat.

Dalam rapat terbatas bersama para menteri, Presiden Jokowi mewanti-wanti Risma soal penyaluran bansos.

Presiden Jokowi tak ingin kasus yang menimpa Juliari Batubara terjadi lagi saat Risma memimpin Kementerian Sosial.

Dalam kesempatan itu Presiden Joko Widodo menekankan hal penting, agar tidak ada potongan dalam bentuk apa pun.

"Ini sudah saya ulang-ulang, jangan sampai ada potongan-potongan apa pun seperti kejadian di bansos Jabodetabek. Betul-betul kirim ke akun, rekening penerima manfaat. Jadi, proses digitalisasi data bansos yang diintegrasikan dengan banking system saya kira itu yang kita inginkan," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa (29/12/2020).

Seperti diketahui, eks Menteri Sosial Juliari Batubara menjadi tersangka dalam kasus dugaan suap pengadaan dan penyaluran bansos di wilayah Jabodetabek.

Sementara itu, dalam APBN 2021, anggaran sebesar Rp 110 triliun telah disiapkan oleh pemerintah untuk melanjutkan program perlindungan sosial.

Baca juga: Langsung Tancap Gas Jadi Mensos, Risma Bagikan Oleh-oleh Khas Dolly ke Warga Ponorogo

Dari sejumlah anggaran tersebut, Presiden merinci di antaranya sebagai berikut:

1. Sebanyak Rp 45,1 triliun disiapkan untuk program kartu sembako yang akan disalurkan kepada 18,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM), masing-masing Rp 200 ribu per bulan.

2. Kemudian untuk Program Keluarga Harapan (PKH), pemerintah menyiapkan Rp 28,7 triliun untuk 10 juta KPM selama 4 triwulan.

3. Selanjutnya, untuk bansos tunai, pemerintah menyiapkan Rp 12 triliun bagi 10 juta KPM, masing-masing Rp 300 ribu selama 4 bulan.

Presiden Minta Bansos Disalurkan Awal Januari untuk Ungkit Daya Beli Masyarakat.

BLT Disalurkan mulai 4 Januari

Menteri Sosial Tri Rismaharini alias Risma mengatakan daftar penerima bantuan sosial untuk 2021 hampir rampung.

Data penerima yang dimiliki pemerintah pusat akan diserahkan ke daerah untuk disesuaikan sebelum kemudian dikembalikan lagi ke pemerintah pusat pada 1 Januari 2021.

Setelah data diterima, Pemerintah Pusat maka bantuan sosial akan segera disalurkan.

"Sesuai dengan instruksi bapak presiden bahwa minggu pertama bulan Januari bantuan ini sudah bisa diberikan kepada penerima manfaat bantuan," kata Risma dalam Konferensi Pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (29/12/2020).

Risma mengatakan PT Pos akan mulai menyalurkan BLT pada 4 Januari 2021.

Diharapkan dalam satu pekan seluruh BLT dapat segera disalurkan.

"Tapi memang ada yang khusus seperti di Papua yang mungkin mekanisme yang sangat berbeda," kata dia.

Baca juga: Baru Jabat Mensos, Tri Rismaharini Langsung Digoyang, Langgar UU, Risma Klaim Dapat Diskresi Jokowi

Risma menjelaskan bantuan yang sifatnya tunai segera disalurkan ke penerima manfaat agar dapat membantu perekonomian daerah.

Dengan adanya BLT tersebut diharapkan roda perekonomian di daerah dapat berputar.

"Karena kalau kita lihat kalau misalkan bantuan untuk sembako itu rata-rata itu 3,76 triliun kalau dibagi 500 sekian daerah maka kurang lebih ada sekitar 60 miliaran di daerah sehingga dan itu berputar untuk makanan, maksudnya kebutuhan pokok. Artinya akan ada perputaran uang yang cukup besar di daerah," pungkasnya.

Adapun bantuan sosial yang diberikan pada 2021 diantaranya:

Program Keluarga Harapan (PKH) dengan jumlah penerima mencapai 10 juta dengan anggaran Program PKH tahun 2021 ditetapkan sebesar Rp30,4 triliun.

Program Sembako/Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dengan jumlah penerima sebanyak 18,5 juta. Adapun nilainya menjadi Rp 200 ribu per penerima manfaat denga anggaran pada 2021 sebesar Rp 44,7 triliun.

Program bansos tunai atau BLT bagi 10 juta penerima manfaat dengan nilai Rp 300 ribu per bulan setiap penerima manfaat. Diberikan selama 4 bulan dari Januari-April.

Bansos Sembako Warga DKI Jakarta Akan Diganti Bantuan Sosial Tunai pada 2021

Pemerintah merevisi penyaluran sejumlah bantuan sosial antisipasi dampak Pandemi Covid-19.

Diantaranya bantuan sosial untuk DKI Jakarta yang tadinya berupa sembako akan diganti dengan Bantuan Sosial Tunai (BST).

"Untuk wilayah Jabodetabek yang menggunakan skema sembako akan diubah menjadi bantuan langsung tunai," kata Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (29/12/2020).

Baca juga: Reaksi Gubernur Jatim Khofifah saat Tahu Wali Kota Surabaya Risma Jadi Penerusnya di Mensos

Penyaluran bantuan sosial tunai tersebut akan dilakukan melalui PT Pos.

Warga penerima manfaat tidak perlu datang ke kantor pos untuk mengambil bantuan, karena akan diantarkan langsung oleh petugas pengantar.

"Kalau datang ke kantor pos timbul kerumunan akan diantar ke masing-masing alamat dengan teknik yang sudah diatur bu Risma (Mensos)," katanya.

Sebelumnya DKI Jakarta tidak masuk dalam skema Bantuan Sosial Tunai (BST) dari Kementerian Sosial (Kemensos).

Bantuan sosial tunai hanya diberikan kepada warga di 483 kota, 514 Kabupaten, 7.094 Kecamatan, dan 83.447 desa di 33 provinsi di Indonesia.

Baca juga: Akhirnya Jokowi Tunjuk Risma Jadi Mensos, Sandiaga Uno Gantikan Wishnutama, Ini Daftar Menteri Baru

Pada 2021, DKI Jakarta dimasukan ke dalam wilayah yang warganya mendapatkan bantuan sosial tunai dari sebelumnya sembako.

Sementara itu untuk bantuan sosial tunai secara keseluruhan pada 2021 jumlah menjadi 18 juta. Jumlah tersebut berdasarkan capaian tahun ini yang hanya mencapai 18 juta dari target 20 juta.

"Nanti bantuan sosial tunai akan disalurkan kepada 18 juta keluarga penerima manfaat jadi bukan pengurangan tapi targetnya itu," pungkasnya.

(*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.tv dengan judul Jokowi Ingatkan Risma, Bansos Jangan Dipotong,
https://www.kompas.tv/article/134026/jokowi-ingatkan-risma-bansos-jangan-dipotong
dan
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Mensos Tri Rismaharini: Bantuan Sosial Tunai Covid-19 Disalurkan Mulai 4 Januari 2021, https://www.tribunnews.com/nasional/2020/12/29/mensos-tri-rismaharini-bantuan-sosial-tunai-covid-19-disalurkan-mulai-4-januari-2021.
Penulis: Taufik Ismail
Editor: Sanusi
Sumber: Kompas TV
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved