Reaksi Jenderal Idham Azis Usai Komunitas Pers Protes Maklumat Kapolri Tentang Larangan Konten FPI

enderal Idham Azis memberikan tanggapan usai komunitas pers memprotes Maklumat Kapolri tentang larangan konten FPI ( Front Pembela Islam ).

Kolase TribunKaltara.com / Kompas.com
Kapolri Idham Azis dan maklumat larangan menyebarluaskan konten hingga atribut FPI. (Kolase TribunKaltara.com / Kompas.com) 

TRIBUNKALTARA.COM - Jenderal Idham Azis memberikan tanggapan usai komunitas pers memprotes Maklumat Kapolri tentang larangan konten FPI ( Front Pembela Islam ).

Maklumat Kapolri yang dikeluarkan Jenderal Idham Azis terkait larangan konten FPI, menuai protes dari komunitas pers.

Pasalnya larangan tersebut bagi komunitas pers sangat mengekang kerja jurnalistik maupun kebebasan pers.

Merasa ada yang keliru dari penafsiran Maklumat Kapolri tersebut, Jenderal Idham Azis memberikan penjelasan.

Penjelasan disampaikan Jenderal Idham Azis melalui telegram kepada kapolda dan kepala bidang humas di masing-masing polda untuk tak mengekang kebebasan pers di lapangan.

Terutama dalam menerapkan maklumat tentang Kepatuhan Terhadap Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam ( FPI ).

Instruksi Kapolri Jenderal Idham Azis itu disampaikan melalui telegram bernomor ST/1/I/HUM.3.4.5./2021 tertanggal 4 Januari 2021.

Baca juga: Maklumat Kapolri Idham Azis Diprotes Komunitas Pers, Begini Penjelasan Larangan Konten FPI

Surat telegram Kapolri Idham Azis itu ditandatangani Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Argo Yuwono, dan ditujukan kepada para Kapolda dan Kabid Humas.

Dengan adanya surat telegram itu, maka terjawab sudah polemik poin 2D Mak/1/I/2021 terkait larangan bagi masyarakat mengakses, mengunggah, dan menyebarluaskan konten terkait FPI.

"Dalam maklumat poin 2D tersebut tidak menyinggung media," kata Idham melalui telegram tersebut pada Senin (4/1/2021).

Kapolri Idham Azis menjelaskan, sepanjang memenuhi kode etik jurnalistik dan UU Pers, kebebasan berpendapat tetap mendapat jaminan konstitusi.

Namun demikian, pihaknya akan mencegah dan menindak para pihak yang menyebarluaskan konten yang bertentangan dengan UUD 1945 dan Pancasila, serta mengancam keutuhan NKRI dan Bhineka Tunggal Ika.

"Maka negara harus hadir untuk melakukan pencegahan dan penindakan," tutur Idham Azis.

Sebelumnya, komunitas pers terdiri atas Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Pewarta Foto Indonesia (PFI), Forum Pemimpin Redaksi (Forum Pemred), Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), menyatakan sikap atas Maklumat Kapolri.

Kapolri Idham Azis
Kapolri Idham Azis (kompas.com)

Baca juga: Dilarang Pemerintah, Petinggi MUI Beri Respons Berbeda soal FPI, Singgung Gagasan Emas Jokowi

Halaman
12
Sumber: Kompas TV
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved