DPRD Nunukan Minta Kemendikbud RI Prioritaskan Nasib 2 Ribu Guru Honorer di Perbatasan RI-Malaysia

"Ada 2 ribuan guru honorer. Ini karena sudah dua tahun tidak ada rekrutmen CPNS di Nunukan. Sementara tiap tahun ada pensiun guru," ungkap Abdul melalui telepon seluler.

Abdul mengaku, melalui rekrutmen PPPK, Kemendikbud RI dapat menjaring semua guru honorer di Kabupaten Nunukan.

Bahkan, di wilayah III jumlah guru honorer lebih banyak daripada guru yang sudah berstatus PNS.

"Kita harapkan rekan guru honorer bisa lolos seleksi semua. Di Kabupaten Nunukan kita butuh banyak tenaga guru. PNS itu sekira 3 ribuan," imbuhnya.

Abdul menambahkan, gaji guru honorer itu bervariasi, pasalnya dana BOS yang diterima setiap sekolah berbeda-beda, tergantung jumlah siswa.

Baca juga: Ramalan Zodiak Cinta Rabu 20 Januari 2021, Libra Merasa Beruntung dan Bahagia Memiliki Kekasih

Baca juga: Potensi Ekonomi Cukup Besar, Kantor Pajak Sasar Usaha Sarang Burung Walet Mulai Tahun Ini

Baca juga: Keluarga Pasien Covid-19 Laporkan Pihak RSUD Tarakan, Polres Tarakan Tegaskan Bergerak Cepat

"Saat ini guru honorer hanya digaji melalui dana BOS. Sehingga kita punya batasan sendiri terkait gaji.
Dulu gaji mereka 20 persen dari dana BOS, setelah ada perubahan sempat 15 persen kini berubah menjadi 50 persen dari dana BOS. 50 persen itu tidak semua untuk gaji honorer, ada namanya pembiayaan lain yang harus dibiayai sekolah, paling mentok 25 persen dari dana BOS. Sekolah berikan upah mulai Rp 500- Rp 1 juta," pungkasnya.

Dia berharap, melalui program PPPK bisa meningkatkan kesejahteraan guru honorer di Kabupaten Nunukan, lantaran, dari proses pengajian sudah pasti berbeda.

( TribunKaltara.com / Felis)

Jangan Lupa Like Fanpage Facebook TribunKaltara.com

Follow Twitter TribunKaltara.com

Follow Instagram tribun_kaltara

Subscribes YouTube Tribun Kaltara Official