Di Hadapan Komisi III DPR, Calon Kapolri Listyo Sigit Prabowo Ingin Polsek Tak Dibebani Penyelidikan

TRIBUNKALTARA.COM - Di hadapan Komisi III DPR, calon Kapolri Listyo Sigit Prabowo ingin Polsek tak dibebani penyelidikan, berikut penjelasannya.

Komjen Listyo Sigit Prabowo berkesempatan memaparkan sejumlah gagasannya sebagai calon Kapolri saat uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test di Komisi III DPR.

Fit and proper test atau uji kelayakan di kepatutan calon Kapolri berlangsung di Komisi III DPR, Rabu (20/1/2021).

Kedatangan Listyo Sigit Prabowo ke Komisi III DPR diantar Kapolri Jenderal Idham Azis dan sejumlah senior di Mabes Polri.

Di hadapan anggota Komisi III DPR, Listyo Sigit Prabowo menyampaikan gagasan Polsek Tertentu tak perlu dibebani penyelidikan.

Terkait hal tersebut, Jenderal bintang tiga itu ingin Polsek mengedepankan restoratif justice.

"Polsek-polsek tertentu tidak dibebani penyelidikan, hanya dibebani preemtive dan penyelesaian masalah dengan cara restoratif justice," kata Listyo Sigit Prabowo saat memaparkan makalahnya, mengutip Kompas TV.

Dengan tidak dibenani tugas penyelidikan, maka para aparat di Polsek diberi tugas untuk lebih dekat dengan warga masyarakat dalam menyelesaikan masalah.

"Lebih pencegahan, musyawarah, restoratif justice dan mengutamakan kegiatan yang menghindari penegakan hukum," ungkap Listyo Sigit Prabowo.

Sementara itu, kasus-kasus hukum di Polsek akan ditarik ke Polres.

Baca juga: Jalani Fit and Proper Test di DPR Hari Ini Rabu 20 Januari 2021, Berikut Agenda Listyo Sigit Prabowo

Listyo Sigit Prabowo sudah membuat makalah yang disampaikan ke Komisi III, Selasa (19/1/2021).

Makalah tersebut merupakan gagasan dari calon Kapolri yang bakal dijadikan bahan uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR, hari ini Rabu (20/1/2021).

Dalam makalan yang berjudul "Transformasi Menuju Polri yang Presisi: Prediktif-Responsibilitas-Transparasi Berkeadilan", Kabareskrim ini menyampaikan delapan pokok pikiran yaitu:

1. Menjadikan Polri sebagai institusi yang prediktif, responsibilitas dan transparansi berkeadilan (presisi).