Tim Kudeta AHY Tawari Rp 100 Juta Untuk DPC & DPD Partai Demokrat, Berikut Pengakuan Ketua Daerah

Di mana, wilayah Bolaang Mongondow Raya ada beberapa daerah, yakni Kabupaten Bolaang Mongondow, Bolaang Mongondow Selatan, Bolaang Mongondow Timur, Bolaang Mongondow Utara, dan Kota Kotamobagu.

Wakil Ketua DPRD Sulut itu kembali menegaskan, bahwa Partai Demokrat tetap mendukung AHY sebagai Ketua Umum DPP Partai Demokrat.

Sebelumnya, Lombok juga menegaskan hal yang sama.

"Kongres sudah menetapkan, sekaligus dengan arah dan tujuan partai. Jelas bahwa seluruh jajaran partai tegak lurus dengan hasil keputusan kongres," ujarnya.

Dikatakannya, Ketua DPD Partai Demokrat Sulut, Mor Bastian sudah menerima berbagai penyampaian dari tiap ketua DPC, langkah-langkah organisatoris yang sudah dilakukan.

"Kami meminta agar Ketum (AHY) kami dan jajarannya tidak diganggu konsentrasinya dalam menjangkau kebutuhan rakyat ke seluruh pelosok. Konsentrasi ini tentunya dibutuhkan sebagai jawaban harapan masyarakat terhadap Partai Demokrat," tandasnya.

• Bukan Hanya Moeldoko, Nama Luhut Pandjaitan Juga Terseret Isu Kudeta AHY dari Ketum Partai Demokrat

• Tak Tinggal Diam, Moeldoko Bocorkan Luhut Pandjaitan Temui Kelompok Partai Demokrat, Bahas Hal Sama

Sebelumnya

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menggelar rapat pimpinan khusus.

Rapat ini digelar untuk membahas terkait adanya upaya gerakan perebutan paksa Partai Demokrat yang dilakukan oleh beberapa menteri di sekitar lingkaran Presiden Joko Widodo (Jokowi).

AHY menyebut, hal itu didapatkannya setelah ada laporan dari pimpinan dan kader Demokrat, baik tingkat pusat maupun cabang.

"Adanya gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa, yang tentu mengancam kedaulatan dan eksistensi Partai Demokrat," kata AHY dalam konferensi pers secara virtual, Senin (1/2/2021).

AHY menyatakan, menurut kesaksian dan testimoni banyak pihak yang didapatkan, gerakan itu melibatkan pejabat penting pemerintahan, yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo.

AHY menyebut, gerakan tersebut terdiri dari kader secara fungsional, mantan kader dan non-kader.

Gabungan dari pelaku gerakan itu ada 5 (lima) orang, terdiri dari 1 kader Demokrat aktif, 1 kader yang sudah 6 tahun tidak aktif, 1 mantan kader yang sudah 9 tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai, karena menjalani hukuman akibat korupsi, dan 1 mantan kader yang telah keluar dari partai 3 tahun yang lalu.

Sedangkan yang non-kader partai adalah seorang pejabat tinggi pemerintahan.

• Nathalie Holscher Murka, Istri Sule Labrak Konten Iklan yang Manfaatkan Meninggalnya Lina Jubaedah

• Login www.prakerja.go.id, Cek Cara Daftar Pra Kerja Gelombang 12, Jadwal, Syarat dan Bocoran Soal