Polemik Partai Demokrat

LENGKAP Kronologi Bentrokan Massa Pendukung AHY vs Pro Moeldoko saat KLB Partai Demokrat di Sumut

Lengkap kronologi bentrokan massa pendukung AHY vs Pro Moeldoko saat KLB Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara ( Sumut ).

Kolase TribunKaltara.com / Kompas.com/SABRINA ASRIL dan Tribun Medan/ Arjuna
KLB Partai Demokrat di Sibolangit, Sumatera Utara berujung bentrokan berdarah antara massa pendukung Moeldoko dan AHY, Jumat (5/3/2021). (Kolase TribunKaltara.com / Kompas.com/SABRINA ASRIL dan Tribun Medan/ Arjuna) 

"Partai Demokrat Sumut menolak KLB illegal di The Hill Hotel Sibolangit, Deli Serdang Sumatera Utara,"ujarnya lalu diikuti seruan Demokrat Sumatera Utara menolak Muldoko.

"Demokrat, siap...demokrat jaya..jaya..jaya..oleh kader Demokrat Sumut," teriak kader Demokrat.

Baca juga: Dayana Kenapa Lagi? Seteru Fiki Naki Tuai Komentar Sinis, Keciduk Komentari Unggahan Jess No Limit

Baca juga: Sederet Faktor Elektabilitas Risma Ungguli Anies, Bertabur Prestasi hingga Pakai Konsep Jokowi

Atribut partai sudah kelihatan mulai dari pintu masuk hotel dengan warna didominasi biru.

Pantauwan wartawan www.tribun-medan.com di lokasi, seluruh tamu yang hadir diperiksa terlebih dahulu.

Bahkan, pemeriksaan lebih ketat dari biasanya, di mana ada dua penjagaan yang mendata para tamu yang akan masuk.

Di sepanjang pintu masuk ke lokasi KLB, terlihat sudah terpasang umbul-umbul berupa bendera partai dengan warna dominan biru ini.

Di lokasi tersebut juga tampak sejumlah pemuda yang menggunakan kaos dengan tulisan Partai Demokrat.

Selain itu, di pintu gerbang juga tampak sejumlah orang yang diduga merupakan panitia dari KLB.

Tak hanya tamu dari kalangan biasa, bahkan untuk kalangan media saja tidak diperkenankan untuk masuk jika belum ada tanda pengenal khusus dari panitia.

Kader Partai Demokrat Hinca Panjaitan pun menegaskan, KLB Partai Demokrat tersebut dipastikan ilegal.

"Sudah saya cek langsung ke Kapolri barusan, bahwa penyelenggaraan KLB itu dipastikan ilegal karena Polri baik Mabes maupun Polda Sumut sama sekali tidak memberikan izin penyelenggaraan KLB," terang Hinca Panjaitan XIII dihubungi Tribun Medan, Kamis (4/3/2021) malam.

Oleh karena penyelenggaraan KLB itu tidak ada izinnya, maka kata Hinca Panjaitan, polisi harus membubarkannya demi hukum.

Jika tidak dibubarkan, sambung dia, maka negara membiarkan pelanggaran hukum itu.

Tudingan Sasar Moeldoko

Hinca memprotes keras dan semakin berkeyakinan Moeldoko sebagai Kepala KSP yang sama sekali bukan kader Partai Demokrat, justru menjadi aktor KLB tersebut.

Halaman
1234
Sumber: Tribun Medan
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved