TERBONGKAR! Gubernur Sumut Edy Rahmayadi Beber KLB Partai Demokrat Kubu KSP Moeldoko tak Berizin

TRIBUNKALTARA.COM - Terbongkar! Gubernur Sumut Edy Rahmayadi beber KLB Partai Demokrat kubu KSP Moeldoko tak berizin.

Akhirnya, Gubernur Sumatera Utara ( Sumut ) Edy Rahmayadi angkat bicara soal Kongres Luar Biasa ( KLB ) Partai Demokrat, di Sibolangit, Deliserdang, Sumut, yang memilih Kepala Staf Presiden ( KSP ) Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.

Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi yang juga menjabat sebagai Kasatgas Covid-19 Sumut membongkar, bahwa kegiatan KLB Partai Demokrat yang dikomandoi Jhoni Allen Marbun cs tidak berizin.

Ditegaskan oleh Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi, ia tidak pernah mengeluarkan izin penyelenggaraan kegiatan yang berlangsung di The Hills Hotel, Sibolangit itu.

Baca juga: Nazaruddin Rekan Anas Urbaningrum Hadir di KLB Demokrat, Disindir jadi Pendana Acara Gulingkan AHY

Baca juga: Blak-blakan Darmizal Seusai Gelar KLB Demokrat, Ungkap Penyesalan Terhadap SBY: Itu Kesalahan Fatal

Diketahui, pada Jumat (5/3/2021) digelar KLB Partai Demokrat yang dimotori oleh Jhoni Allen Marbun di The Hills Hotel, Sibolangit.

Salah satu tokoh KLB yakni Max Sopacua mengklaim kegiatan tersebut dihadiri sebanyak 1.200 orang dari berbagai Indonesia.

Dalam kegiatan itu akhirnya terpilih Jenderal TNI (Purn) Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dan Marzuki Alie sebagai Ketua Dewan Pembina.

Bahkan, kata Edy, panitia yang menggelar acara Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di lokasi tersebut juga sama sekali tidak ada menyampaikan pemberitahuan atau pun pengurusan izin kegiatan yang diketahui mengundang orang banyak.

Sehingga mantan Pangkostrad itu mengaku tidak mengetahui jenis kegiatan yang disebut sebagai KLB oleh Jhoni Allen Marbun dan kawan-kawan tersebut.

"Tidak ada KLB. Sumut jangan diadikan ajang kegiatan-kegiatan yang tidak sah. KLB itu ada mekanismenya. Dan gubernur yang punya wilayah harus diberikan informasi, apalagi gubernur selaku kasatgas," kata Edy, di Aula Tengku Rizal Nurdin, Jalan Sudirman Medan, Selasa (9/3/2021).

"Tidak boleh ada kegiatan-kegaitan yang mengundang kerumunan. Saya tidak ada mengeluarkan izin," sambungnya.

Disinggung mengenai kemungkinan Satgas Covid-19 Sumut melaporkan kegiatan tersebut ke aparat kepolisian, Edy menyebutkan masih akan memperlajarinya terlebih dahulu.

"Nanti kita pelajari. Yang pastinya itu perbuatan tidak benar. Siapa pun dia. Gubernur selaku kasatgas menjalankan peraturan presiden, jadi tidak diperbolehkan. Apa lagi dia tidak izin," ucap Edy.

Baca juga: Langgar Aturan Partai, DPC Demokrat Bulungan Tegaskan Tolak Ketum Moeldoko Versi KLB Sibolangit

Baca juga: AHY Roadshow ke Lembaga Negara, Temui Menkopolhukam Mahfud MD Adukan KLB Demokrat Versi KSP Moeldoko

Yasonna Laoly angkat bicara

Menteri Hukum dan HAM ( Menkumham) Yasonna Laoly akhirnya angkat bicara soal kisruh Partai Demokrat.

Diketahui, kini Partai Demokrat terbelah dua usai Kongres Luar Biasa ( KLB) di Deli Serdang memilih Moeldoko sebagai Ketua Umum.

Sebelumnya, Ketum Partai Demokrat lainnya, Agus Harimurti Yudhoyono ( AHY) menyambangi Kemenkumham.

Yasonna Laoly pun menyorot pernyataan Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY) terkait objektifitas Pemerintah dalam kisruh ini.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly angkat bicara soal Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deliserdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021).

Dikutip dari Tribunnews.com, Yasonna menyarankan dua pengurus Partai Demokrat jangan sembarang menuding pemerintah tidak bersikap objektif atas terjadinya dualisme kepengurusan Partai Demokrat beberapa waktu lalu.

“Saya pesan kepada salah seorang pengurus Demokrat. Saya pesan tolong Pak SBY dan jangan tuding-tuding pemerintah hasil KLB Demokrat di Deliserdang,” kata Yasonna lewat keterangan tertulis, Selasa (9/3/2021).

Yasonna menegaskan bahwa Kemenkumham akan objektif melihat dualisme pengurus di Partai Demokrat.

“Kita objektif menilainya dan tunggu saja hasilnya,” tegasnya.

Yasonna mengatakan, sudah mendapatkan laporan dari Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkumham Cahyo Rahadian atas laporan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang datang menyerahkan berkas ke Kemenkumham mengenai KLB Partai Demokrat di Deliserdang.

“Saat ini kami masih melihat masalah itu masih masalah internal Demokrat,” ungkapnya.

Yasonna kembali memastikan bahwa Ditjen AHU Kemenkumham akan bersikap objekif menilai berkas dualisme pengurus Partai Demokrat.

Katanya, baik pengurus kubu Moeldoko maupun AHY sudah menyerahkan berkas ke Kemenkumham.

“Kami akan menilai sesuai AD dan ART partai. Juga berdasarkan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” tegasnya.

Baca juga: Eks Kader Demokrat Ferdinand Hutahaean Komentari KLB Pilih Moeldoko: Itu Bukan Perang Sesunguhnya

Baca juga: DPC Partai Demokrat Bulungan Rapatkan Barisan Usai KSP Moeldoko Jabat Ketum Hasil KLB di Sibolangit

Minta Pengurus Demokrat versi KLB Tak Disahkan

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) angkat bicara perihal penetapan Moeldoko menjadi ketua umum versi Kongres Luar Biasa (KLB) Deliserdang, Sumatera Utara.

AHY meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly untuk tak mengesahkan kepengurusan Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang tersebut.

"Saya meminta dengan hormat kepada bapak Presiden Joko Widodo khususnya, Menteri Hukum dan HAM untuk tidak memberikan pengesahan dan legitimasi kepada KLB ilegal yang jelas-jelas melawan hukum tadi," ujar AHY, saat konferensi pers di Kantor DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Jumat (5/3/2021).

Tak hanya itu, AHY menegaskan sudah siap menempuh jalur hukum dan melaporkan semua pihak yang terlibat dalam KLB yang disebutnya ilegal.

"Langkah yang akan kami tempuh setelah ini adalah melalui tim hukum yang sudah kami persiapkan. Melaporkan panitia dan siapa pun yang tadi terlibat dalam KLB ilegal kepada jajaran penegak hukum," tegas AHY.

"Kami berikhtiar, berjuang untuk mempertahankan kedaulatan sekaligus mencari keadilan," imbuhnya.

Lebih lanjut, AHY memohon agar masyarakat Indonesia dapat mendoakan perjuangan dan memberikan dukungan kepada pihaknya dan kader Partai Demokrat yang sah demi menjaga demokrasi Indonesia.

"Kepada seluruh masyarakat Indonesia dimana pun berada, di hadapan mimbar ini saya bersaksi bahwa kami akan terus berjuang untuk mempertahankan kedaulatan dan kehormatan partai kami," ujar AHY.

"Juga insyaAllah kami akan terus berjuang untuk terus menjaga demokrasi dan menegakkan keadilan di negeri ini. Kami mohon doa dan dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia," katanya.

Tiga Pertanyaan Moeldoko

Kepala Staf Presiden Moeldoko menerima penetapan dirinya sebagai Ketua Umum Demokrat dalam Kongres Luar Biasa (KLB) di Hotel The Hill Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat, (5/3/2021).

Moeldoko tidak ada di lokasi KLB saat penetapan ketua umum tersebut berlangsung.

Mantan Panglima TNI itu menerima penetapan melalui sambungan telepon yang didengar peserta KLB.

Sebelum menerima penetapan Moeldoko terlebih dahulu melontarkan tiga pertanyaan kepada peserta KLB yang harus dijawab serentak.

Pertama Moeldoko menanyakan mengenai apakah keberadaan KLB telah sesuai dengan Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Partai.

Pertanyaan tersebut dijawab dengan kata 'sesuai' oleh peserta KLB.

Kedua, Moeldoko menanyakan mengenai keseriusan peserta KLB memilihnya sebagai Ketum.

Para peserta KLB menjawab pertanyaan Moeldoko tersebut dengan kata 'serius' secara serempak.

Ketiga, Moeldoko menanyakan kesiapan peserta KLB untuk berintegritas dalam bekerja serta menempatkan kepentingan merah putih di atas kepentingan golongan.

Pertanyaan tersebut juga dijawab siap oleh peserta KLB.

"Oke, baik dengan demikian, saya menghargai dan menghormati keputusan saudara. untuk itu saya terima menjadi ketum Demokrat," pungkasnya.

Moeldoko terpilih secara aklamasi menjadi ketua umum Partai Demokrat dalam Kongres Luar Biasa yang berlangsung di Hotel The Hill Sibolangit, Sumatera Utara

Keputusan ini pun sudah diketuk dalam sidang.

Setelah diputuskan, panitia KLB menelepon Moeldoko.

"Bapak Moeldoko yang terhormat, kami sepakat bapak sebagai Ketua Demokrat," ujar pimpinan sidang KLB.

Mendengar hal tersebut, Moeldoko pun memberikan 3 pertanyaan sebelum menerima amanah tersebut, yaitu meminta kader untuk serius mendukungnya.

"Walaupun secara aklamasi memberikan kepracayaan kepada saya. tapi saya ingin memastikan keseriusan teman-teman semua," ujar Moeldoko.

Kemudian karena para peserta KLB serius untuk mendukung Moledoko pun menerima.

"Baik, saya terima menjadi Ketua Umum Demokrat," ujarnya.

Diketahui Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat digelar di Hotel The Hill Sibolangit, Kabupaten Deliserdang, Jumat (5/3/2021).

Acara dibuka sekira pukul 14.30 WIB.

Amatan www.tribun-medan.com, sebelum pembukaan kongres ini seluruh pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat dari seluruh wilayah Indonesia diabsen satu per satu.

Saat dilakukan absensi, perwakilan mulai dari provinsi Aceh, hingga ke provinsi Papua, terlihat hadir.

Untuk memulai kongres, panitia terlebih dahulu mempersilakan para pendiri dan tetua Partai Demokrat, untuk masuk ke ruangan.

Sebelum para pendahulu partai dengan lambang mercy ini masuk ke aula, disambut dengan tarian perang dari Nias.

Di sana terlihat tokoh menonjol dari partai ini, yaitu Max Sopacua, dan Marzuki Ali.

Usai memasuki ruang kongres, para pendahulu Partai Demokrat ini langsung diminta menempati kursi yang telah disediakan.

Selanjutnya, panitia memulai kegiatan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan menyanyikan himne Partai Demokrat dan diakhiri dengan menyanyikan mars Partai Demokrat.

Artikel ini telah tayang di tribun-timur.com dengan judul Kubu Moeldoko Dalam Masalah, Gubernur Edy Rahmayadi Sebut KLB Demokrat di Deliserdang Tak Berizin dan Respons Menkumham Yasonna Laoly soal KLB Demokrat: Tolong Pak SBY Jangan Tuding-tuding Pemerintah

Jangan Lupa Like Fanpage Facebook TribunKaltara.com

Follow Twitter TribunKaltara.com

Follow Instagram tribun_kaltara

Subscribes YouTube Tribun Kaltara Official