Tatap Pemilu Serentak 2024, Identitas Warga di Perbatasan RI-Malaysia Jadi Perhatian Bawaslu Kaltara

TRIBUNKALTARA.COM, TARAKAN - Tatap Pemilu serentak 2024, identitas warga di perbatasan RI-Malaysia jadi perhatian Bawaslu Kaltara

Menghadapi pemilu serentak, Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara, Suryani mengungkapkan permasalahan utama adalah data penduduk yang nanti akan menggunakan hak pilihnya.

Persoalan ini, kata dia tentu belajar dari pengalaman Pemilu serentak 2018, dilanjutkan dengan Pilkada.

Suryani mengatakan, penyempurnaan data pemilih itu, tentunya tetap mengalami permasalahan dan kendala.

"Maka, kami berharap kesiapan dari KPU, ini bisa segera tuntas untuk menghasilkan penyelenggaraan yang baik," ujarnya, Sabtu (13/3/2021).

Baca juga: Barang Bukti Uang Tunai Rp 26 Juta Masih Diamankan Bawaslu Nunukan, Yusran: Belum ada Regulasi

Baca juga: Tugas 63 Panwascam Selesai, Ketua Bawaslu Nunukan Beber Kendala Selama Pilkada 2021

Baca juga: Penetapan Bupati Malinau Terpilih, Bawaslu Sebut Jadi Momentum Penutup Tugas Pengawasan Pilkada

Terkait kualitas data pemilih, termasuk identitas kependudukan terhadap masyarakat di Kaltara itu, tentunya hal ini juga perlu peran pemerintah, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri ).

"Terutama permasalahan-permasalahan yang muncul di perbatasan," katanya

Dia sampaikan, identitas sebagai warga negara asing terutama warga negara Malaysia, digunakan untuk kepentingan dagang oleh masyarakat di perbatasan.

"Kita berharap memang, dalam hal ini Kemendagri sangat-sangat memperhatikan proses identitas masyarakat di perbatasan. Artinya betul-betul selektif dan tegas untuk hal ini," harapnya.

Dia sampaikan, hal ini bukan hanya permasalahan di penyelenggara saja, tetapi juga masalah nasional.

"Jadi kami berharap memang, pemerintah punya peran untuk mulai selektif melihat, identitas kependudukan ini.

Meskipun pelaksanaan Pemilu dan Pilkada itu masih tahun 2024. Dipersiapkan lebih cepat kan lebih baik," tuturnya.

Hadapi Pemilu serentak 2024, Ketua Bawaslu Kaltara Suryani sebut penguatan SDM jadi fokus utama.

Sebelumnya diberitakan, dalam rangka menghadapi Pemilu  dan Pilkada serentak 2024, Bawaslu RI mengarahkan untuk Bawaslu provinsi dan kabupaten/kota untuk sesegara mungkin melakukan penguatan-penguatan secara internal, berdasarkan hasil evaluasi di setiap lembaga masing-masing.